Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah setempat tidak memiliki regulasi hukum untuk melakukan pengurangan kembali kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) bandara terbesar di Jogjakarta tersebut. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulonprogo Muhadi mengatakan, jumlah PBB yang wajib dibayarkan oleh PT. AP 1 sendiri berjumlah Rp 28,1 miliar. Jumlah itupun sudah dilakukan pengurangan sebesar 65 persen dari angka awal sebesar Rp 75 miliar karena nilai jual obyek pajak YIA melebihi Rp 3 triliun.
Meski sudah diberikan keringanan, lanjut Muhadi, AP 1 masih kembali mengajukan pengurangan pembayaran pajak dengan alasan dampak pandemi Covid-19. Pengelola bandara pun masih mencari celah pengurangan pajak, salah satunya melalui regulasi hukum dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang pengurangan pajak karena dampak bencana alam. "Pandemi Covid itu kategori non alam, sementara yang ditoleransi di aspek Perda Kulonprogo Nomor 1 tahun 2021 itu bencana alam yang berkaitan dengan obyek pajaknya," ujar Muhadi saat ditemui di ruangannya, Rabu(1/12).
Lebih lanjut, Muhadi menyatakan bahwa untuk batas waktu pembayaran PBB YIA akan berakhir pada 8 Desember 2021 mendatang. Apabila tidak bisa membayar dalam jangka waktu tersebut, maka PT. Angkasa Pura 1 terancam dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban pembayaran denda.
Dijelaskan, adapun besaran denda keterlambatan pajak PT AP 1 sendiri berjumlah Rp 560 juta perbulan atau dua persen dari kewajiban pajak YIA sebesar Rp 28 miliar. Denda tersebut dibatasi jangka waktu pembayarannya selama dua tahun."Apabila ada ikhtiar ketidakmampuan bayar dengan alasan likuiditas itu yang menentukan pengadilan. Kalaupun perusahaan betul-betul pailit, kami melihat AP 1 itu masih satu holding dengan AP 2 dan 3 yang sistem keuangannya ter-central tidak parsial, sehingga menurut saya masih bisa saling mensubsidi antarbandara," imbuh Muhadi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati juga ikut menyoroti belum dibayarkannya PBB YIA oleh PT Angkasa Pura 1. Politisi perempuan itu mengatakan, terkait dengan pajak yang belum dibayarkan oleh Angkasa Pura I, pihaknya berharap agar pemerintah bisa terus mengawal permasalahan tersebut. Pasalnya pendapatan pajak dari YIA sudah diproyeksikan oleh legislatif untuk realisasi program di berbagai instansi di lingkup Pemkab Kulonprogo.
General Manager AP I Agus Pandu Purnama belum mau memberikan komentar terkait dengan kewajiban pembayaran pajak tersebut. Radar Jogja telah berupaya meminta wawancara langsung dan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tak tak direspon. (inu/pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


