Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JCW : Kemunduran Pemberantasan Korupsi

E
Penulis: Editor Content❯
JAGA JARAK: Para pelaku UMKM menunggu antrean penyaluran BPUM di salah satu Bank BRI di Jalan Parangtritis (26/10). Pemkot mengingatkan penyaluran harus sesuai prokes.(WINDA ATIKA IRA PUSPITA/RADAR JOGJA)
JAGA JARAK: Para pelaku UMKM menunggu antrean penyaluran BPUM di salah satu Bank BRI di Jalan Parangtritis (26/10). Pemkot mengingatkan penyaluran harus sesuai prokes.(WINDA ATIKA IRA PUSPITA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo bernama Rusdi Suwarno, dalam dugaan kasus korupsi GOR Cangkring disayangkan organisasi Jogja Corruption Watch (JCW). Hal itu, disebut sebagai sebuah kemunduran dalam upaya menindak pidana kasus korupsi di Jogjakarta.

Aktivis JCW Baharuddin Kamba mengatakan, pihaknya menyayangkan atas dikabulkannya gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Rusdi Suwarno alias RS. Pasalnya, RS merupakan pejabat aktif Disdikpora Kulonpogo yang sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kulonprogo atas dugaan kasus korupsi GOR Cangkring.

Kamba menyebut, dengan dianulirnya status tersangka RS oleh hakim Pengadilan Negeri Wates, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Jogjakarta khususnya di kabupaten Kulonprogo. Serta merupakan kado pahit jelang Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember 2021 mendatang.

"Namun demikian kami tetap menghormati putusan hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan ini," ujar Kamba dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Kamba menambahkan, dari catatan JCW penganuliran status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi bisa dikatakan baru pertama kali terjadi selama lima tahun terkahir. Pasalnya, sepanjang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogjakarta berdiri saja majelis hakim Pengadilan tipikor belum pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi.

Selama ini, lanjut Kamba, vonis ringan kerap kali di lakukan oleh hakim dalam pengadilan tipikor. Tetapi kasus di Pengadilan Negeri Wates hakim justru membatalkan status tersangka RS melalui gugatan praperadilan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Rusdi Suwarno, Tuson Dwi Haryanto mengatakan dibatalkannya penetapan tersangka terhadap kliennya Rusdi Suwarno lantaran tidak terbukti bersalah dalam sangkaan yang diajukan oleh Kejari Kulonprogo. Dengan sudah kabulnya sidang pra peradilan tersebut, maka status tersangka yang sebelumnya melekat pada Rusdi Suwarno pun juga dinyatakan lepas (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Baharudin Kamba Gelar Aksi Teatrikal di BPO DIY, JCW Desak Pemasangan Lampu Stadion Mandala Krida Jogja

Baharudin Kamba Gelar Aksi Teatrikal di BPO DIY, JCW Desak Pemasangan Lampu Stadion Mandala Krida Jogja

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba kembali turun ke jalan menggelar aksi teatrikal. Kali ini di pelataran halaman Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, Sorowajan, Bantul, Selasa (9/6). Aksi guna mendesa

JCW Apresiasi Penetapan Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan TKD, Minta Polda DIY Usut Aktor Lain

JCW Apresiasi Penetapan Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan TKD, Minta Polda DIY Usut Aktor Lain

Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda DIY yang menetapkan Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji (RCS) sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah Paduku

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer