Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Berharap Alwa Dibuka dengan Pengawasan Ketat

E
Penulis: Editor Content❯
Suasana Alun-Alun Wates (Alwa) yang masih ditutup karena penerapan PPKM Level 3, Rabu (8/9). Legislatif berharap agar ruang publik tersebut bisa dibuka kembali dengan pengawasan ketat.(IWAN NURWANTOz
Suasana Alun-Alun Wates (Alwa) yang masih ditutup karena penerapan PPKM Level 3, Rabu (8/9). Legislatif berharap agar ruang publik tersebut bisa dibuka kembali dengan pengawasan ketat.(IWAN NURWANTOz
RADAR JOGJA – Penutupan Alun-alun Wates (Alwa) karena kebijakan PPKM Level sangat berdampak pada kelangsungan hidup para pedagang. Di momentum penurunan level PPKM ini, legislatif di Kulonprogo berharap pemerintah bisa mengkaji pembukaan kembali Alwa dengan pengawasan ketat.

Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrori mengatakan, penutupan Alwa memang sangat berdampak pada kondisi ekonomi sebagian besar pedagang yang selama ini memanfaatkan ruang publik tersebut sebagai tempat mencari nafkah. Mayoritas, tidak bisa menjajakan dagangannya karena lapaknya terpaksa tutup. Sebagian diantaranya pun harus terpaksa berjualan di pinggir jalan dengan omzet yang berkurang.

Melihat kondisi tersebut, Muhtarom berharap agar Pemkab Kulonprogo bisa mengkaji pembukaan kembali Alwa agar para pedagang bisa kembali berjualan. Namun demikian, untuk dibuka kembali tentu jajaran eksekutif juga harus menyiapkan skema pengawasan ketat. Sehingga roda ekonomi pedagang kecil terus berputar namun tidak membuat klaster penularan.

Adapun bentuk pengawasan yang diusulkan, lanjutnya, yakni dengan memaksimalkan peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berjaga di ruang publik tersebut. Petugas Satpol PP juga diharapkan dapat mengingatkan pengunjung maupun pedagang agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes).

“Toh sekarang PPKM juga sudah level tiga, sehingga alun-alun saya harap bisa dibuka kembali dengan catatan diawasi oleh Satpol PP dan kalau perlu bergilir waktu penjagaanya. Petugas nanti juga menegur pedagang dan pengunjung yang berkerumun dan tidak menerapkan prokes,” ujar Politisi Partai PAN ini saat ditemui Radar Jogja, Rabu (8/9).

Munculnya usulan pembukaan kembali Alwa tersebut, ungkap Muhtarom, juga karena melihat rentetan dampak yang dirasakan oleh masyarakat kecil selama penutupan berlangsung. Selain mematikan ekonomi para pedagang kecil, penutupan ruang publik tersebut juga membuat wilayah perkotaan menjadi kurang tertata. Sebab banyak pedagang kini berjualan di tempat yang tidak semestinya.

Untuk itu, ia berharap agar Pemkab Kulonprogo untuk bisa kembali mengkaji pembukaan kembali Alwa dengan pengawasan ketat. Namun apabila usulan tersebut belum bisa terealisasi, ia meminta agar pemerintah bisa mencarikan solusi jangka pendek bagi para pedagang yang kini terdampak.

“Selain dampaknya mematikan pedagang, (penutupan Alwa) juga akan menganggu jalan karena pedagang berceceran dan berjualan pada ruang yang tidak semestinya,” terang Muhtarom.

Sementara itu, Pemkab Kulonprogo memastikan belum akan membuka kembali Alwa meski PPKM di wilayah DIJ telah turun ke level tiga. Sehingga ruang publik tersebut akan tetap tutup hingga perpanjangan PPKM Level 3 yang berakhir pada 13 September 2021 mendatang.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, putusan tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dimana kebijakan tesebut mengatur fasilitas umum seperti area publik, taman kota, tempat wisata dan semacamnya agar tetap tutup sementara waktu.

“Kawasan Alwa sampai saat ini kami belum berani membuka, karena masuk fasilitas umum dan di area itu ada taman. Serta biasanya juga digunakan untuk berjualan dan tempat olahraga. Sehingga masih ditutup," ujar Sutedjo. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Korve Alwa Pasca Manunggal Fair 2026 Kulon Progo, Temukan Paku hingga Kerusakan Taman

Korve Alwa Pasca Manunggal Fair 2026 Kulon Progo, Temukan Paku hingga Kerusakan Taman

Pemkab Kulon Progo kembali menggelar korve rutin. Di pekan ini, korve difokuskan di Alun-Alun Wates (Alwa).  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo Duana menyampaikan, usai menjadi lokasi Manunggal Fair 2026,

Khidmat, Upacara HUT ke-81 Kemerdekan RI di Kulon Progo Digelar Tanpa Tenda dan Kursi Pejabat

Khidmat, Upacara HUT ke-81 Kemerdekan RI di Kulon Progo Digelar Tanpa Tenda dan Kursi Pejabat

Ada yang berbeda dari pemandangan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI yang di gelar Pemkab Kulon di Alun-Alun Wates, Senin (17/8/2026). Dari Pantauan Radar Jogja, upacara digelar tanpa tenda dan tanpa kursi pe

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer