Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Perkumpulan Kuliner Alun-alun Wates (Paku Alwa) Bimo Prasetyo mengungkapkan, selama adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan level 4, ratusan pedagang telah kehilangan penghasilan. Dari total 212 anggota paguyuban hanya 20 persen saja yang bisa berjualan. Sisanya harus terpaksa kehilangan penghasilan.
Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan agar Alun-alun Wates bisa dibuka kembali di tengah kebijakan PPKM. Namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah kabupaten karena merupakan keputusan pemerintah di tingkat pusat.
"Kami sudah menghadap bupati agar Alwa bisa kembali dibuka, namun permohonan kami ditolak. Kami juga tidak bisa menyalahkan pemkab karena kebijakan tersebut merupakan keputusan pusat," ujar Bimo usai audiensi dengan Bupati Kulonprogo, kemarin (20/8).
Melihat dengan keputusan tersebut, Bimo kemudian meminta solusi kepada pemerintah agar para pedagang bisa dilakukan relokasi sementara. Sehingga harapannya masyarakat yang selama menggantungkan hidupnya berdagang di Alun-alun Wates bisa kembali berjualan, minimal sampai 23 Agustus 2021 mendatang atau hingga kebijakan PPKM diperlonggar.
Ia menyatakan bahwa sudah ada rekomendasi beberapa lokasi potensial supaya pedagang Alun-alun Wates bisa kembali berjualan. Diantaranya bekas Tetek Kulon, Jalan Watulunyu, SD Percobaan dan jalanan di depan UNY Wates. Hanya, untuk beberapa tempat tersebut masih terkendala belum adanya aliran listrik.
"Kami minta supaya bisa direlokasi ke beberapa titik agar bisa tetap menghidupi keluarga. Namun kendalanya di tempat-tempat relokasi belum tersedia listrik," katanya.
Terkait dengan keluhan para pedagang, Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait supaya bisa dicarikan solusi. Dimana pemerintah berencana mencarikan beberapa tempat relokasi dengan dibantu penyediaan listrik dan pengaturan lalu lintas.
Fajar menyatakan, sejatinya Pemkab Kulonprogo tidak melarang kegiatan berjualan para pedagang di Alun-alun Wates. Namun karena adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan di ruang publik, maka dengan terpaksa pihaknya menolak permohonan pedagang untuk membuka kembali Alun-alun Wates.
"Untuk solusi jangka pendeknya bagi para pedagang kami akan lakukan relokasi. Kami juga bantu dalam hal listrik dan pengaturan lalu lintasnya," ungkap Fajar. (inu/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




