Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Ungkap Banyak Penyimpangan di Kali Progo

E
Penulis: Editor Content❯
WADUL: Audiensi Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) di Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIJ, kemarin (24/6). Hery Kurniawan/Radar Jogja
WADUL: Audiensi Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) di Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIJ, kemarin (24/6). Hery Kurniawan/Radar Jogja
RADAR JOGJA - Masyarakat di sekitar Sungai Progo resah dengan penambangan yang terus terjadi. Tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), mereka mendatangi kantor gubernur DIJ di Kompleks Kepatihan, kemarin (24/6).

Mereka mengadu kepada Gubernur Hamengku Buwono X terkait aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Progo yang dilakukan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK). Salah seorang anggota PMKM Johnson Panorama menuturkan, mereka menyambangi kantor gubernur karena tuntutan warga terkait penolakan aktivitas tambang tak pernah digubris oleh pemerintah.

Padahal sikap penolakan telah digalakkan sejak 2020 lalu. Warga pun menuntut pemerintah agar dapat menghentikan segala bentuk eksploitasi alam yang ada di Kali Progo. “Kami minta izin tambang itu dicabut,” ujar sosok yang akrab disapa Sapoi itu.

Sapoi melanjutkan, aktivitas tambang menimbulkan berbagai macam kerugian. Terutama pada rusaknya lingkungan sekitar. Bahkan sebagian lahan masyarakat telah tergerus dan longsor. Dikarenakan ada sejumlah penambang yang tidak mengikuti aturan main yang ada.

Masyarakat juga dirugikan karena saat ini mereka kesulitan mencari air bersih. “Banyak warga yang sudah mengeluh sumurnya kering,” lanjut Sapoi.

Selain itu, warga menduga adanya maladministrasi dalam proses pembuatan permohonan izin tambang. Sebab, tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebelum kegiatan pertambangan dilakukan.

Kali Progo, lanjut dia, juga menjadi satu dari beberapa sumber air bersih terbesar di DIJ. Sungai ini dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak, seperti pengarian irigasi dan ketersediaan air bersih. Keberadaannya pun perlu dijaga serta dilestarikan.

Sekjen Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Janoko Jogja Fajar Kurnia Adi yang turut mendampingi warga mengungkapkan, audensi fokus untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat soal aktivtias tambang di Kali Progo. “Walaupun ada izin pertambangan, pada praktiknya merugikan masyarakat, baik dari letak geografis, pelestarian lingkungan, dan sebagainya,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya segera menyerahkan bukti-bukti kerusakan lingkungan di Sungai Progo sebagai bahan pertimbangan gubernur untuk menelurkan kebijakan selanjutnya. “Kami juga sudah pikirkan untuk menyiapkan gugatan ke PTUN,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Asisten Sekretariat Daerah DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi mengungkapkan, PT CMK memang telah mengantongi legalitas perizinan untuk menambang. Namun jika ada warga yang keberatan terkait terbitnya izin itu, dipersilakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Secara formal itu sudah ada izinnya. Jika keberatan terhadap perizinan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, masyarakat silakan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya.

Selain itu, jika warga menemui adanya kegiatan tambang yang melanggar aturan, dapat mengumpulkan bukti-bukti untuk disampaikan kepada Pemprov DIJ. Misalnya jika para penambang itu menggunakan alat berat yang tidak sesuai ketentuan. “Tolong bukti itu diberikan kepada kami untuk melakukan pengawasan lebih ketat,” jelasnya. (kur/laz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Resmi Tak Lagi Menjabat Wakil Presiden, Foto Gibran diturunkan di Kantor Gubernur DIY: Ini Kata HB X

Resmi Tak Lagi Menjabat Wakil Presiden, Foto Gibran diturunkan di Kantor Gubernur DIY: Ini Kata HB X

oto Wakil Presiden RI Gibran Raka Bumingraka diturunkan di Kantor Gubernur DIJ Selasa (17/11) sore. Diturunkannya foto tersebut karena Gibran telah resmi tak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI. 

Jawa Pos - Radar Jogja edisi Rabu, 18 November 2026

Jawa Pos - Radar Jogja edisi Rabu, 18 November 2026

Di tengah persiapan intensif untuk melanjutkan perjalanan dalam laga lanjutan kompetisi Super League musim 2026/2027, skuad PSS Sleman harus menelan pil pahit. Sebab, sang juru taktik Pieter Huistra secara resmi meningga

Gubernur HB X Tak Larang Demo di Malioboro, Minta PT Perkuat  Komunikasi dengan Mahasiswa soal Aksi

Gubernur HB X Tak Larang Demo di Malioboro, Minta PT Perkuat  Komunikasi dengan Mahasiswa soal Aksi

Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menyatakan aksi demonstrasi tak dilarang di DIY. Termasuk jika akan menyuarakan aspirasi di kawasan Malioboro. Hanya saja HB X meminta aksi demontrasi dikomunikasikan dengan kampus dan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer