Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hakim PN Wates Kabulkan Trangender Jadi Laki-Laki

E
Penulis: Editor Content❯
SIMBOLIS: Ketua TP PKK saat menyerahkan hadiah pada pemenang lomba dalam rangka peringatan HKG PKK ke-50 tingkat Kabupaten Magelang.(ISTIMEWA)
SIMBOLIS: Ketua TP PKK saat menyerahkan hadiah pada pemenang lomba dalam rangka peringatan HKG PKK ke-50 tingkat Kabupaten Magelang.(ISTIMEWA)
RADAR JOGJA - Belum lama ini, Pengadilan Negeri (PN) Wates, Kulonprogo mengabulkan permohonan perubahan identitas dari perempuan ke laki-laki atau transgender. Pertimbangan hak asasi manusia dan Yogyakarta Principles menjadi dasar mengabulkan permohonan tersebut.

Diketahui, pemohon perubahan identitas gender tersebut adalah RS,31 warga Kalurahan Bojong, Kapanewon Panjatan, Kulonprogo. Hakim pemberi keputusan perubahan gender tersebut, Edy Sameaputty menyebut, perkara tersebut sebenarnya sudah selesai pada Maret 2021 lalu. Dimana saat itu, RS yang diwakili oleh kuasa hukumnya C. Jati Utomo Setiawan mengajukan permohonan pada 24 Februari 2021.

Sidang untuk RS hanya digelar sebanyak dua kali. Sidang pembacaan permohonan dan pembuktian. Kemudian sidang kedua langsung dilaksanakan pembacaan penetapan. Selama dua kali persidangan RS selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. "Jadi selama persidangan itu RS memang tidak pernah hadir, dan selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Kebetulan saya merupakan hakim yang menangani perkara itu" ujar Edy saat ditemui Radar Jogja, Selasa (18/5).

Humas PN Wates itu juga bertindak sebagai hakim tunggal itu kemudian mengabulkan permohonan RS. Sehingga putusan tersebut keluar dengan nomor registrasi No 9/Pdt.P/2021/PN Wates tertanggal 15 Maret 2021. Sesuai dengan kode etik hakim, Edy enggan membeberkan alasannya mengabulkan permohonan perubahan gender tersebut. Namun demikian, dia mengijinkan wartawan untuk mengutip penetapannya seperti yang tertera pada website mahkamahagung.go.id.

Apa alasan Eddy mengabulkan permohonan trangender? Dia menyebut Yogyakarta Principles tentang hak untuk diakui di mata hukum. Salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka di mata hukum. Yogyakarta Principles dihasilkan oleh para ahli hukum internasional dari 25 negara di UGM 2006 lalu.

"Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memilih identitas gender laki-laki dan dinyatakan melalui penetapan pengadilan adalah permohonan yang berlandaskan hukum," tulisnya.

Dalam website tersebut, pada poin satu Eddy juga mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Kemudian pada poin dua menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.

Edy menyatakan, selain memeriksa bukti-bukti yang disediakan oleh pemohon. Dia juga memeriksa keterangan para saksi, salah satunya adalah dari pskiatri yang menangani RS. Dari keterangan saksi tersebut, RS diketahui telah bulat memilih gendernya sebagai laki-laki.

Diketahui, RS juga telah mengikuti berbagai terapi hormon selama setahun terakhir untuk menegaskan identitas gendernya. Kemudian dari hasil pemeriksaan kejiwaan, salah satu rumah sakit di Jakarta menyatakan RS di diagnosa mengalami transgender female to male fase sintoni. "Setahun yang lalu RS sudah menjalani terapi hormon untuk lebih meyakinkan penampilannya sebagai laki-laki," ujar Eddy. (inu/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer