Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bimtek PPID Desa Menuju Monev Badan Publik

E
Penulis: Editor News❯
DAPAT: Kegiatan ini juga sebagai bagian untuk mempersiapkan Monev bagi Badan Publik dalam hal ini untuk PPID Desa/Kalurahan yang rencananya juga akan diadakan. (HUMAS PEMKAB Kulonprogo FOR RADAR JOGJA)
DAPAT: Kegiatan ini juga sebagai bagian untuk mempersiapkan Monev bagi Badan Publik dalam hal ini untuk PPID Desa/Kalurahan yang rencananya juga akan diadakan. (HUMAS PEMKAB Kulonprogo FOR RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA-Sebanyak 22 Pengelola Website dari Kapanewon Samigaluh, Nanggulan, Kokap, Kalibawang mendapat Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Jumat (26/3) di Rumah Makan Dapur Semar, sebagai bagian dari program peningkatan Keterbukaan Informasi di lingkup Desa melalui Website dan Media Sosial.

Kasie Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kulon Progo Heri Budisantosa menuturkan, PPID Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo mulai dilirik oleh KID DIJ karena belum semua Kabupaten memiliki PPID Desa.Kegiatan ini juga sebagai bagian untuk mempersiapkan Monev bagi Badan Publik dalam hal ini untuk PPID Desa/Kalurahan yang rencananya juga akan diadakan.

“Diharapkan nanti untuk bisa melengkapi berbagai dokumen Pemerintah Kalurahan dan informasi yang harus diunggah di website masing-masing, sehingga nantinya bisa melayani pemohon informasi dengan baik, karena paling tidak Badan Publik dalam hal ini PPID Desa/Kalurahan harus dapat mengumumkan, menyediakan dokumen dan informasi serta melayani publik dengan mudah, murah, dan cepat”, ujarnya.

Heri menambahkan,  hal tersebut di atas adalah sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014, pasal 24  tentang Desa, yang menyatakan, asas penyelenggaraan Pemerintah Desa salah satunya tentang keterbukaan. Desa begitu memegang peran penting dalam keterbukaan informasi dan dokumentasi sebagai Badan Publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Hal ini sesuai juga dengan UU nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan, menyediakan, dan melayani atau memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan," tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang IKPS Bambang Susilo, mengajak Pengelola Website Desa untuk lebih aktif lagi dalam pengelolaan website dan media sosial, serta dapat bekerjasama dengan lembaga atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di daerahnya masing-masing sehingga pengisian konten-konten bisa lebih maksimal lagi.

“Silahkan untuk yang di desa agar dapat memotivasi rekan-rekan yang ada di Desa untuk bisa merilis, mengisi konten-konten yang ada di desanya. Harapannya, Website PPID Desa ini lebih aktif lagi. Kami juga berharap Pemerintah Desa bisa bekerjasama dengan lembaga/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang sudah ada di desa tersebut”, jelasnya.

Penggiat media sosial Dimas Witjaksana mengatakan, Sebuah website tidak bisa berdiri sendiri, maka alternatifnya melalui media sosial karena bisa komunikasi dua arah. Mau tidak mau, website harus disokong oleh media sosial agar masyarakat bisa lebih mengetahui website desa.

Untuk membuat sebuah website atau media sosial menjadi lebih menarik, baik itu visual maupun konten, dibutuhkan adanya Branding. Dalam hal ini, Village Branding menjadi salah satu cara untuk membuat sebuah website desa lebih menarik. Village Branding (Branding Desa) akan berjalan dengan baik jika ada keselarasan dan kebersamaan. “Branding itu tidak semudah itu, aktifitas kita di media sosial itu juga bagian dari branding”, ujarnya. (inu/sky)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sebanyak 40 Anggota DPRD Gunungkidul Ikuti Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran dan Pengawasan

Sebanyak 40 Anggota DPRD Gunungkidul Ikuti Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran dan Pengawasan

Sebanyak 40 anggota DPRD Gunungkidul mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bertajuk penguatan fungsi anggaran dan pengawasan guna mendukung tata pemerintahan yang berkualitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer