Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penambang Pasir Ilegal Menjamur

E
Penulis: Editor Content❯
MENGADU : Kelompok Penambang Progo (KPP) saat menggelar jumpa pers (14/2) mereka mengeluhkan aktivitas pertambangan ilegal di Kali Progo. Mereka berharap agar ada tindakan terhadap penambang tak berizin.( IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
MENGADU : Kelompok Penambang Progo (KPP) saat menggelar jumpa pers (14/2) mereka mengeluhkan aktivitas pertambangan ilegal di Kali Progo. Mereka berharap agar ada tindakan terhadap penambang tak berizin.( IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Aktivitas penambangan pasir ilegal di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo dikeluhkan penambang berizin. Penambang yang tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP) ini, mengharapkan adanya tindakan dari pemerintah terhadap penambang tanpa izin tersebut. Sebab aktivitas tambang ilegal dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.

Ketua KPP, Yunianto mengungkapkan bahwa penambang ilegal di sepanjang Kali Progo itu muncul semenjak pertengahan Januari 2021 lalu. Kehadiran penambang ilegal dikeluhkan karena belum adanya izin serta dirasa belum memiliki pemahaman terkait regulasi tambang di Kali Progo.

Sebab dengan tanpa pemahaman, lanjut Yunianto, dikhawatirkan aktivitas penambangan ilegal itu justru dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Mengingat ada lokasi-lokasi di Kali Progo yang dikhususkan untuk aktivitas pertambangan. Terlebih lagi jumlah penambang ilegal justru lebih banyak daripada penambang resmi berizin.

"Lokasi pertambangan itu kan seharusnya ada di palung sungai dan izin itu kan sebagai upaya negara menjaga lingkungan di Kali Progo. Nah kalau yang ilegal ini mereka belum paham, bahkan ada yang menambang di talut sungai juga," ujar Yunianto di Kulonprogo, Minggu (14/2).

Dengan kondisi tersebut, Yunianto berharap agar pemerintah setempat dan instansi terkait bisa memberikan tindakan terhadap para penambang ilegal. KPP juga meminta agar kemudian para penambang ilegal tersebut bisa mengurus izin sehingga kemudian paham tentang regulasi terkait dengan pertambangan. Khususnya di Kali Progo.

Namun demikian, apabila tidak ada pihak yang menanggapi keluhan KPP, Yunianto menyatakan pihaknya tidak segan untuk melakukan aksi di kantor gubernur untuk menuntut pemerintah daerah bertindak. Mengingat dampak yang dihasilkan dari penambangan ilegal akan sangat buruk kedepannya.
"Kalau tambang ilegal ini terus berlanjut maka tentu akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan di Kali Progo dan masyarakat sekitar kedepannya," ungkapnya.

Sementara selaku Anggota Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO), Pratikto menyatakan bahwa apa yang dikeluhkan oleh KPP akan segera dikoordinasikan dengan pengurus pusat. Dia pun mengapresiasi apa yang sudah menjadi komitmen KPP dalam upaya melakukan pertambangan yang sesuai dengan regulasi.
"Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang punya kewenangan," ujar Pratikto. (inu/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pasca Normalisasi Sungai Serang, Warga Diminta Tak Bercocok Tanam di Tanggul Sungai

Pasca Normalisasi Sungai Serang, Warga Diminta Tak Bercocok Tanam di Tanggul Sungai

Program normalisasi Sungai Serang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mulai membuahkan hasil.

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer