RADAR JOGJA – Jajaran DPRD Kulonprogo resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada eksekutif. Dengan Raperda tersebut nantinya memberikan perlindungan bagi pasar rakyat di tengah menjamurnya kehadiran pasar modern dan toko swalayan.

Agenda rapat paripurna penyampaian Raperda tersebut digelar di Ruang Kresna DPRD Kulonprogo pada Senin (20/9) dan turut dihadiri Bupati Kulonprogo Sutedjo, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui vide0 conference.

Bertindak sebagai Juru Bicara, Agung Raharjo menyampaikan dengan terus terjadinya perkembangan pembangunan di Kulonprogo seperti kehadiran Bandara YIA, JJLS dan KSPN Borobudur tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan sektor perdagangan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan akan muncul pusat perbelanjaan modern seperti toko swalayan berjejaring secara pesat.

Diakui Agung, kehadiran toko modern memang memiliki dampak positif berupa tumbuhnya potensi perekonomian lokal, penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Namun di sisi lain, adanya pasar modern akan menggerus kehadiran pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat dan sebagai identitas lokal serta nilai-nilai adat Jogjakarta.

Kehadiran Raperda yang nantinya dibentuk sebagai Peraturan Daerah (Perda) tersebut, lanjut Agung, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, koperasi, dan pasar rakyat. Serta mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKM, dan Koperasi yang ada.

“Dalam ruang lingkup yang diatur dalam Raperda ini meliputi berbagai hal. Diantaranya perlindungan pasar rakyat, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar rakyat serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan” ungkap Agung disela rapat, Senin (20/9).

Terkait dengan Raperda tersebut, Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan bahwa ada beberapa saran. Diantaranya pengoptimalan penjualan dan promosi produk lokal di swalayan agar sesuai dengan semangat bela-beli Kulonprogo. Bupati meminta agar pada ketentuan umum Raperda juga istilah batasan UKM supaya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.

“Serta perlu juga ditambahkan adanya pasal yang mengatur toko swalayan agar keberadaannya kurang dari 1.000 meter dari pasar rakyat, guna stabilisasi penjualan dan pendapayan ekonomi baik untuk swalayan maupun pasar rakyat,” imbuh Sutedjo. (inu/bah)

Kulonprogo