RADAR JOGJA- Anggota DPRD Kulon Progo, Nasib Wardoyo mendesak pemerintah daerah setempat meningkatkan anggaran posyandu untuk mendukung perwujudan anak yang cerdas dan bebas kekerdilan.

Nasib Wardoyo mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kulon Progo, anggaran Therapeutic Feeding Centre (TFC) atau pusat pemulihan gizi (PPG) yang merupakan pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif sebesar Rp63 juta anggaran posyandu Rp16,94 juta.

“Anggaran untuk posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) masih belum layak dan perlu ditambah anggarannya. Agar kebutuhan gizi balita di Kulonprogo tercukupi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/4).

Minimmya anggaran untuk penanganan gizi dan Posyandu menjadi salah satu faktor tingginya kasus balita stunting atau kekerdilan di Kulonprogo. Merujuk data dari Dinas Kesehatan, kasus stunting di Kulonprogo hingga akhir November 2020 lalu tercatat mencapai angka 11,15 persen atau 2.335 balita dari 20.949 yang telah ditimbang.

“Angka kekerdilan di Kulonprogo masih sangat tinggi. Namun anggaran di Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus kekerdilan,” katanya.

Nasib menambahkan, selain anggaran posyandu ditingkatkan, kesejahteraan pada kader posyandu di Kulonprogo juga perlu diperhatikan. Sehingga harapannya permasalahan terkait dengan stunting serta kematian ibu dan anak bisa ditanggulangi.

Saat ini, angka kematian ibu (AKI) di Kulonprogo tercatat mencapai 63,61 persen per 100 ribu kelahiran hidup. Lalu angka kematian anak (AKA) diketahui 8,06 persen per 1.000 kelahiran hidup.

“Dalam upaya menuntaskan kasus AKI dan AKA di Kulonprogo tentu membutuhkan peran kader posyandu, mereka garda terdepan. Sehingga kami minta agar anggaran kader posyandu bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Sri Budi Utami menyatakan anggaran untuk penanganan gizi atau TFC di Kulonprogo di tahun 2021 memang di kisaran Rp. 63 juta. Sementara untuk anggaran Posyandu adalah sebesar Rp. 19,64 juta.

Jumlah anggaran tersebut juga masuk untuk 21 puskemas yang tersebar di 12 kecamatan di Kulonprogo. Sehingga anggaran rata-rata untuk program pemberian makan tambahan (PMT) diketahui mencapai Rp. 20 juta/tahun per puskemas dan Posyandu RpĀ  5 juta/ tahun per puskemas.

“Anggaran ini nilai rata-rata dari puskesmas. Hal itu dikarenakan perolehan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) masing-masing puskesmas berbeda, tergantung jumlah balita di wilayah tersebut,” katanya. (inu/sky)

Kulonprogo