RADAR JOGJA – Penggunaan bangunan yang bukan merupakan rumah ibadah, namun dipakai untuk kegiatan peribadatan dibatasi maksimal sampai dua tahun. Pendirian rumah ibadah di Kulonprogo juga diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Tempat Ibadah. Dimana, IMB rumah ibadah maupun izin penggunaan gedung untuk rumah ibadah sementara juga hanya boleh diterbitkan langsung oleh bupati.
Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan dalam peraturan tersebut, penggunaan gedung bukan rumah ibadat untuk kegiatan peribadatan juga dibatasi. ”Maksimal selama dua tahun setelah penerbitan izin,” jelas Sutedjo disela sosialisasi Perbup Nomor 52 Tahun 2020, Selasa (30/3).
Sedangkan pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah, jelasnya, wajib memiliki IMB. Setiap orang yang memanfaatkan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah, wajib memiliki izin sementara.
Adanya peraturan ini, lanjut Sutedjo, merupakan salah satu upaya dari Pemkab Kulonprogo untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Sehingga dalam hal pemberian izin pendirian rumah ibadah pihaknya akan mengacu beberapa pertimbangan. ”Salah satunya adalah komposisi jumlah penduduk di suatu wilayah,” jelasnya.
Namun apabila muncul permasalahan akibat pendirian rumah ibadah, dia berharap agar bisa diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat di tingkat pemerintah kalurahan. Kendati musyawarah tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian permasalahan dilakukan oleh bupati dibantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). (inu/bah)

Kulonprogo