RADAR JOGJA- Penggunaan bangunan yang bukan merupakan rumah ibadat namun dipakai untuk kegiatan peribadatan diatur hanya maksimal sampai dua tahun. Kemudian pendirian rumah ibadat juga diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.

Dimana IMB rumah ibadat maupun izin penggunaan gedung untuk rumah ibadat sementara juga hanya boleh diterbitkan langsung oleh Bupati.

Dalam peraturan tersebut penggunaan gedung bukan rumah ibadat untuk kegiatan peribadatan juga dibatasi. Yakni maksimal selama dua tahun setelah penerbitan izin.

“Pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat wajib memiliki IMB rumah ibadat dan setiap orang yang memanfaatkan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat wajib memiliki izin sementara,” ujarnya disela sosialisasi Perbup Nomor 52 Tahun 2020, Rabu (31/1).

Sutedjo menambahkan, adanya peraturan ini, merupakan salah satu upaya dari Pemkab Kulonprogo untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Sehingga dalam hal pemberian izin pendirian rumah ibadat pihaknya akan mengacu beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah komposisi jumlah penduduk di suatu wilayah.

Namun apabila muncul permasalahan akibat pendirian rumah ibadat, dia berharap agar bisa diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat di tingkat pemerintah kalurahan. Kendati musyawarah tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian permasalahan dilakukan oleh Bupati dibantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo dan FKUB.

“Terdapat regulasi-regulasi yang harus diketahui bersama terkait pendirian pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat, regulasi ini diharapkan menjadi pegangan. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan atau konflik di masyarakat, hanya karena keberadaan rumah ibadat atau tempat ibadat,”tambahnya.

Sementara itu Direktur Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII) Eko Riyadi  menyampaikan, bahwa pemerintah daerah memiliki beberapa kewajiban untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Diantaranya kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

Kemudian kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan atau korporasi. Serta kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan urusan warga negara.

“FKUB, Kemenag dan Pemkab harus menjaga garis konstiuonal utk menjaga garis konstitusionalnya,” ujarnya. (inu/sky)

Kulonprogo