RADAR JOGJA – Jauh sebelum Kota Jogja, Kulonprogo sudah memiliki terlebih dulu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tapi sampai sekarang baru masuk tahapan sosialisasi. Penindakannya belum terlalu masif. Padahal Perda tersebut sudah terbit sejak tujuh tahun lalu.
Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kulonprogo, Sri Widodo mengatakan, di tahun ini pihaknya baru melakukan operasi yustisi selama dua kali. Yakni pada 24 dan 25 Februari lalu, pada operasi tersebut ditemukan enam pelanggar yang merokok di KTR Kulonprogo. “Untuk sanksi yang diberikan berupa pembinaan dan mendatangani surat pernyataan tidak mengulangi merokok di KTR,” katanya Kamis (25/3).

Setelahnya, lanjut Sri, pihaknya kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Satpol PP menyasar pemilik warung makan dan toko kelontong yang terindikasi menjual rokok di KTR. “Operasinya belum kami laksanakan lagi, biar ada jeda untuk sosialisasi dan edukasi. Besok apabila sudah (sosialisasi dan edukasi) baru kami operasi yustisi,” ungkap Sri.
Sebelumnya, Pemkab Kulonprogo telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi penerapan KTR. Satgas itu terbentuk dari beberapa unsur diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta sejumlah relawan. Upaya penegakannya dilakukan selama dua hari mulai 24 hingga 25 Februari 2021 lalu.

Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana menyatakan, penerapan Perda tersebut memang belum efektif. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tahu peraturan tersebut dan temuan pelanggaran KTR yang cukup banyak. Hal tersebut juga menjadi dasar dibentuknya Satgas KTR.

Namun demikian, politisi PDIP itu menegaskan, dibentuknya satgas ini bukan sebagai upaya pemerintah untuk melarang masyarakat merokok. Tetapi lebih bagaimana memberikan pemahaman tentang adanya kawasan yang dilarang dan diperuntukkan untuk merokok di wilayah Kulonprogo.”Melalui satgas ini kami berharap masyarakat tahu tentang Perda KTR. Sehingga mereka paham kawasan mana saja yang diperuntukkan dan dilarang untuk merokok di ruang publik,” ujar Fajar disela peresmian Satgas KTR beberapa waktu lalu.
Sesuai Perda KTR, tempat seperti masjid, sekolah, serta fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah merupakan kawasan yang dilarang untuk merokok. Kemudian di perkantoran diharapkan ada kawasan khusus merokok yang berada di tempat terbuka dan tidak menjadi satu dengan bangunan kantor.

Adapun sanksi bagi pelanggar, Fajar menyatakan bahwa pelanggar akan dilakukan penyitaan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya. Selanjutnya akan diberikan hukuman yang diharapkan dapat memberi efek jera.
Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati dalam Diskusi Publik tentang Berbagi Ruang dalam Penerapan KTR di Kulonprogo pada 29 Januari lalu, menyampaikan Perda tentang KTR memang sudah berlaku cukup lama. Sehingga menurutnya memang sudah saatnya untuk dilakukan perubahan. “Sesuai usia, Perda memang sudah saatnya direvisi. Karena menurut kami Perda itu harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada perokok atau yang tidak merokok,” ujar Akhid. (inu/pra)

Kulonprogo