RADAR JOGJA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon progo sependapat dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran  2021 mendatang.

Namun pengawasan tetap akan dilakukan agar tradisi hari raya tersebut tidak menjadi klaster penularan.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan,  kebijakan tersebut tentu perlu berbagai persiapan. Diantaranya dari sisi kesepahaman antara pemerintah pusat dengan tingkatan terbawah masyarakat seperti kalurahan.

Lebih dari itu, perlu juga kesiapan dalam bidang manajemen bagi para pendatang supaya tradisi mudik tidak justru menjadi klaster penularan. Seperti pendataan sebelum masyarakat pulang ke kampung halaman. Serta pengawasan di area perbatasan wilayah.

“Selain didata, pengaturan lalu lintas dan kesehatan supaya bisa mencegah penyebaran virus corona juga penting,” katanya Jumat (19/3).

Fajar menambahkan, tanpa ada manajemen pendataan, khawatir ada pendatang yang kembali ke Kulonprogo bisa berpotensi membawa virus meski tanpa gejala. Untuk itu perantau yang akan mudik ke Kulon Progo perlu menunjukkan surat keterangan sehat dan bebas dari Covid-19.

Pendataan pendatang dengan menunjukkan syarat bebas virus Covid-19 tersebut sangatlah penting. Sebab, mayoritas kasus penularan Kulonprogo didominasi oleh kasus penularan dari luar daerah.

“Minimal pendatang yang masuk ke Kulonprogo wajib menyertakan hasil negatif rapid test antigen sesuai regulasi dari pemerintah pusat,” imbuhnya. (inu/sky)

Kulonprogo