RADAR JOGJA- Dampak pandemi Covid-19  sangat dirasakan oleh para rekanan proyek yang membentuk kerjasama dengan Pemkab Kulonprogo.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa proyek dimungkinkan tertunda akibat recofusing anggaran untuk penanganan pandemi. Sejumlah rekanan yang resah dan tergabung dalam Paguyuban Rekanan Kulonprogo (PRKP) itu kemudian melakukan audiensi ke DPRD Kulonprogo.

Koordinator PRKP Pitoyo Hadi Santoso menuturkan, rekanan di wilayah Kulonprogo saat ini tengah cemas dan galau dengan rencana recofusing anggaran pada kegiatan fisik di tahun 2021. Sebab, pengalaman di tahun 2020 lalu banyak pekerjaan yang dibatalkan akibat kebijakan tersebut.

Rekanan di Kulonprogo merupakan rekanan dengan proyek bersekala kecil. Meski saat ini sudah ada 60 lelang pengerjaan yang bisa diraih dan nilainya sangat kecil karena sudah dilakukan recofusing.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan lelang proyek besar yang dimenangkan oleh perusahaan dari luar Kulonprogo. Dimana pada proyek besar justru tidak dilakukan recofusing.

“Pekerjaan yang kecil-kecil kok malah bisa dipotong atau dibatalkan. Sedangkan pekerjaan besar justru tidak kena refocusing,” ujarnya disela audiensi, Senin (8/3).

Anggota PRKP Purwantini menambahkan, meski sudah dinyatakan memenangkan lelang dan sudah tanda tangan kontrak. Pada pelaksanaannya tetap dilakukan penundaan. Bahkan kini terhitung sudah dua kali.

Dengan kondisi tersebut, dia menyatakan akan ada masyarakat Kulonprogo yang terdampak. Sebab banyak pekerja dari rekanan merupakan masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilannya dari pengerjaan proyek. Diketahui, saat ini sudah ada 17 paket pekerjaan yang dimenangkan rekanan lokal dengan nilai sekitar Rp15 miliar.

“Kalau ini dibatalkan kasihan masyarakat yang menggantungkan pekerjaannya dari proyek. Kami berharap refocusing itu dikurangi nilai dan volumenya, jangan sampai dihilangkan,” katanya.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan, bahwa permasalahan recofusing kini tengah dalam pembahasan legislatif. Pihaknya kini juga telah berkoordinasi dengan Bappeda, DPUPKP dan BKAD terkait dengan refosucing penanganan Covid-19.

“Masukan ini sangat penting dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan berkoordinasi dengan eksekutif,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Nur Eni Rahayu, berharap refocusing tidak berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab dari sisi laju pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo juga mengalami minus 4,06 persen akibat minimnya pendapatan di sektor konstruksi.

“Kami akan rekomendasikan ke DPUPKP agar refocusing jangan sampai berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya (inu/sky)

Kulonprogo