RADAR JOGJA – Sebanyak 84 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerima surat keputusan Bupati Kulonprogo terkait dengan pengangkatan pegawai pemerintah Rabu (3/2). Adapun perinciannya 24 orang guru dan 60 orang penyuluhpPertanian.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo berharap para PPPK bisa dapat bekerja dengan baik, disiplin, profesional serta dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Terlebih dalam upaya meningkatkan kemajuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di kabupaten Kulonprogo.

Menurut Sutedjo, Kulonprogo saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang handal, muda, energik, dinamis. Serta memiliki pola pikir maju. Dengan kehadiran PPPK diharapkan membantu dan menjadi bagian dari kemajuan wilayah tersebut. Sehingga, ia berharap kepada para pegawai yang menerima SK agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Menjadi seorang PPPK berarti terikat dengan peraturan perundang-undangan, ini harus disadari sejak dini, bahwa anda sekarang menjadi bagian dari ASN, maka anda harus menyesuaikan diri dengan status tersebut,” ujar Bupati disela upacara pengangkatan kemarin.

Sementara Kepala BKPP Yuriyanti, mengatakan bahwa rincian penerima SK PPPK adalah 84 orang yang merupakan formasi di tahun 2020. Adapun rinciannya 24 orang guru dan 60 orang penyuluh pertanian.

Ia menyampaikan bahwa seleksi PPPK ini dilaksanakan melalui proses seleksi yang cukup panjang. Pada awal Januari tahun 2019 lalu, pengangkatan sempat tertunda cukup lama karena pemerintah daerah menunggu aturan perundang-undangan yang mengatur tetang gaji dan tunjangan serta aturan tentang pengelolaan PPPK yang disusun oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5/2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“PPPK diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain, berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan,” terang Yuriyanti. (inu/bah)

Kulonprogo