RADAR JOGJA – Pemkab Kulonprogo tetapkan status siaga darurat kekeringan. Status siaga berlaku mulai 1 Agustus – 30 November 2020 mendatang dan dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan.

“Status siaga darurat kekeringan ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kulonprogo Nomer 281/A/2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kulonprogo,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Ariadi, SeninĀ  (31/8).

Dijelaskan, saat ini sudah masuk musim pancaroba atau perubahan ikilim menuju musim kemarau, kekeringan juga sudah mulai terjadi di sejumlah wilayah Kulonprogo. Berdasarkan analisis Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Agustus-September merupakan puncak kemarau. “Prediksi itu terbukti, sebagian wilayah di Kulonprogo juga sudah terjadi penurunan debit air,” jelasnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi dampak kekeringan meluas, perlu dilakukan upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar serta prosedur yang berlaku. Salah satunya menetapkan status siaga. Dengan penetapan status siaga, pembiayaan untuk penanganan bencana kekeringan bisa dilakukan menggunakan APBD 2020 dan sumber lain.

“Sekarang kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp 80 juta, jika ternyata masih kurang akan diambilkan dari pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT),” ujarnya.

Ditambahkan, anggaran digunakan untuk droping air bersih ke wilayah yang sudah mengajukan bantuan. Sejauh ini, sudah ada lima dusun di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang dan enam dusun di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo yang sudah mengajukan bantuan droping air bersih. Total warga terdampak kekeringan di wilayah tersebut lebih dari 1.300 jiwa.

“Warga jangan panik dengan penetapan status ini, sebagian wilayah debit air memang turun tapi masih cukup setidaknya sampai November 2020 mendatang. Debit air di waduk Sermo, Kokap untuk lahan pertanian juga dipastikan masih aman,” katanya.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo, Edi Wibowo menambahkan, beberapa wilayah yang sebelumnya kerap dilanda krisis air seperti sebagian Pengasih, kini juga sudah terpasang Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes) dan jaringan pipa PDAM.

Namun apabila nanti dampak kemarau semakin parah, droping air bersih tetap akan dioptimalkan. Tidak hanya dari BPBD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo juga telah menyiapkan 250 tangki air bersih dari APBD DIJ.

“Kalau memang sudah parah, nanti statusnya naik menjadi tanggap darurat kekeringan. Sekarang masih siaga, sebab sumber air masih cukup untuk masyarakat kendati debitnya mulai turun,” ucapnya.

Ditegaskan, BPBD sudah menggelar rapat koordinasi dengan panewu soal mekanisme bantuaan sosial droping air. Imbauan bupati tentang hemat air, dan mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau sesuai SE bernomor 360/2340 tentang Imbauan Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kemungkinan Dampak Puncak Musim Kemarau yang terbit pada 10 Agustus 2020 juga sudah disosialisasikan.

Empat point penting dalam imbauan bupati yakni masyarakat diimbau senantiasa menghemat penggunaan air bersih, khususnya 41 kalurahan di kabupaten yang termasuk daerah yang rawan kekeringan. Jangan membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarang, sebab bisa memicu kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat diminta selalu mengecek kelaikan instalasi listrik di rumah masing-masing guna mencegah terjadinya korsleting listrik. Sebab, hampir 70 persen perisitiwa kebakaran rumah dipicu korsleting listrik. Jika terjadi kebakaran warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran.

“Kemarau itu identik dengan krisis air bersih, dan kebakaran, dua potensi bencana itu yang harus dipaspadai dan diantisipasi,” ujarnya. (tom/bah)

Kulonprogo