RADAR JOGJA – Anggaran APBD 2020 masih difokuskan dalam penanganan virus korona (Covid-19). Dari delapan pokok kegiatan yang ditetapkan melalui rapat paripurna (Rapur) Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBN (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020, Rabu (12/8), prioritas utama masih terkait respon atas pandemi Covid-19.

Ketua DPR Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, delapan pokok prioritas kegiatan itu diantaranya penambahan belanja tidak terduga yang difokuskan untuk penanganan bencana alam dan penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan akhir tahun. Kegiatan lain yakni, penambahan belanja infrastruktur daerah yang didasari oleh aspirasi masyarakat, penambahan belanja hibah padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penambahan belanja untuk sektor pertanian, perindustrian dan kelautan mendasar aspirasi masyarakat.

“Merujuk peraturan perundang-undangan, KUA PPAS menjadi dasar penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020,” katanya di Ruang Kresna, Gedung DPRD Kulonprogo, Rabu (12/8).

Adapun pendapatan daerah yang awalnya direncanakan kurang lebih sebesar Rp1,770 triliun turun menjadi kurang lebih Rp1,622 triliun atau turun sebesar Rp148,2 miliar (minus 8,37 persen). Adapun total belanja daerah direncanakan turun sebesar Rp82,82 milyar (minus 4,69 persen) dari Rp1,766 Triliun menjadi Rp1,683 Triliun.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyatakan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 mengikuti berkembangan kondisi. Pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian, terganggunya mobilitas masyarakat, serta terhentinya kegiatan-kegiatan khususnya pada sektor industri, infrastruktur dan pariwisata.

“Dampak yang mulai dirasakan adalah kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta menurunnya kemampuan keuangan daerah, terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat,” ucapnya. (tom/bah)

Kulonprogo