Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nekat Berkerumun, Siap Disanksi

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA - SAMA halnya dengan Sleman, destinasi wisata di Kulonprogo pada malam tahun baru pun dipastikan tak beroperasi. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya klaster Covid-19.

Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana menyatakan, bahwa penutupan tersebut berdasar atas keluarnya surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Penutupan lokasi wisata akan dilakukan mulai Kamis (31/12) mulai pukul 18.00 hingga Jumat (1/1) pukul 06.00.

Fajar memastikan bahwa pemerintah juga tidak memberikan izin terkait penyelenggaraan acara di malam tahun baru. Akan ada sanksi apabila ditemukan ada masyarakat ataupun instansi yang melakukan kegiatan dengan pengumpulan masa.

"Tidak boleh adanya kegiatan di malam tahun baru. Kami lakukan penutupan semua tempat wisata di Kulonprogo," ujar Fajar Rabu (30/12).
Terkait dengan keputusan itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo, Sumiran menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti TNI/Polri dalam upaya pengamanan. Pada malam tahun baru nanti Satpol PP Kulonprogo sendiri akan mensiagakan sekitar 40 personil.

Kemudian terkait dengan sanksi yang akan diberikan, Sumiran mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif. Berupa terguran sampai edukasi terkait dengan adanya peraturan baru di surat edaran tersebut. ”Intinya kami akan lakukan pendekatan secara santun agar masyarakat paham tentang peraturan di surat edaran itu,” ungkap Sumiran. (inu)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer