Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Jangan Hanya Duplikasi dan Terbawa Arus Trendi”

E
Penulis: Editor Content❯
DESTINASI JANGAN DUPLIKASI: Komisi IV DPRD Kulonprogo dipimpin Istana (Masker Putih) saat mengunjungi Jogja Agro Tecno Park (JATP) di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo. Tempat wisata berbasis edukasi pertanian (Agro) ini yang disebut spesifik dan unik.(Dok
DESTINASI JANGAN DUPLIKASI: Komisi IV DPRD Kulonprogo dipimpin Istana (Masker Putih) saat mengunjungi Jogja Agro Tecno Park (JATP) di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo. Tempat wisata berbasis edukasi pertanian (Agro) ini yang disebut spesifik dan unik.(Dok
RADAR JOGJA - DPRD Kulonprogo, dalam hal ini Komisi IV DPRD Kulonprogo mengapresiasi terhadap pembukaan kembali destinasi wisata di sana. Komisi IV berpendapat, pembukaan kembali destinasi wisata pada masa pandemi ini, untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

”Komisi IV juga mengapresiasiperan masyarakat yang secara simultan berani mengambil langkahlangkah strategis mengembangkan potensi kawasan dan cepat tanggap menangkap peluang,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Istana kepada Radar Jogja.

Untuk diketahui, dalam rangka menggairahkan kunjungan wisatawan,
Pemkab Kulonpogo melalui Dinas Pariwisata telah meluncurkan Gerakan
”Sambanggo” yang merupakan akronim dari Sambang Kulonprogo. ”Gerakan tersebut bertujuan mengajak masyarakat berwisata di Kulonprogo guna membangkitkan kembali perekenomian pelaku wisata di tengah pandemi Covid-19,” ujar Istana.

Ada tiga hal yang ditekankan dalam gerakan ini, yakni Sambang Gisik, yang
artinya menengok destinasi wisata sepanjang pantai; Sambang Gawe, yang artinya menengok industri kreatif, dan Sambang Gunung yang berarti menengok destinasi wisata di perbukitan dan pegunungan. Terhadap peningkatan kapasitas dan percepatan gerakan pengembangan destinasi wisata Kulonprogo itu, Komisi IV menyampaikan lima rekomendasi penting yang ditujukan kepada pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Pariwisata.

Yang pertama, agar pemerintah melanjutkan verifikasi dan pembukaan destinasi wisata di seluruh Kulonprogo secara bertahap dan konsiten
dengan menerapkan ”Pranatan Anyar Pariwisata ing Ngayogyakarta”.
”Dengan inovasi-inovasi tersebut, diharapkan bisa segera menjadi pengungkit penumbuhan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kulonprogo,”
kata Istana.

Rekomendasi kedua, agar terus melakukan inovasi dan kerja sama yang sinergi
dengan OPD terkait, masyarakat pelaku wisata, dan pihak swasta untuk menciptakan gerakan dan model kemasan pemberdayaan masif kolaboratif. ”Inovasi yang dimaksudkan bisa berupa festival, pameran dan pasar wisata, acara acara adat tradisi, acara olah raga, acara pertanian, pentas seni-budaya, family fun game, camping, penelitian dan observasi, dan lain sebagainya, dengan tetap menerapkan prokes secara baik dan benar,” lanjutnya.

Rekomendasi ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat, untuk mengembangkan pariwisata secara mandiri berbasis masyarakat, dengan memberikan pendampingan serta arahan yang terpadu dalam frame konsep besar penataan pariwisata di Kulonprogo.

”Masing masing destinasi agar diberikan pola untuk mengambil spesifikasi yang unik dan spesifik sejalan dengan potensi lokal yang ada. Jangan ada duplikasi destinansi, dan terbawa arus trend, dan mengembangan wisata
selfi tanpa isi,” tuturnya.

Rekomendasi keempat, setelah penetapan Perda Rencana Induk Pariwista, segera merumuskan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pariwisata
modern berbasis IT sebagai acuan teknis pemetaan kawasan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Rekomendasi kelima, agar meningkatkan sarana dan prasarana tempat
wisata secara prioritas kepada pelaku wisata dengan pendampingan dan
pelatihan berjennjang, membangun satu atau dua titik kawasan wisata
unggulan dengan konsep terarahterpadu sebagai prestasi monumental
berkelanjutan. (*/jko)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bantuan Alsintan Pokir DPR RI DIY Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan, Komisi IV Janji Evaluasi

Bantuan Alsintan Pokir DPR RI DIY Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan, Komisi IV Janji Evaluasi

Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari program pokok pikiran (pokir) DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera dievaluasi.  Pasalnya, sejumlah alsintan yang diterima petani dinilai tidak sesuai..

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer