Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggu Nama Wakil Bupati

E
Penulis: Editor News❯
KULONPROGO - DPRD Kulonprogo menunggu nama untuk menempati posisi sebagai Wakil Bupati Kulonprogo. Sebab Wakil Bupati Sutedjo bakal naik menjadi bupati setelah Bupati Hasto Wardoyo menjadi Kepala BKKBN.

Dewan menggelar Rapat Paripurna (Rapur) pengunduran diri Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Senin. Hasto menjabat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rapur dipimpin Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati. Di hadapan peserta rapat, Akhid membacakan pengunduran diri Hasto sambil menangis. Dia mengaku terharu.

Hasto dinilainya mampu berkoordinasi dengan Dewan tanpa persoalan berarti. "Saya kira yang terharu bukan hanya saya," kata Akhid.

Hasil Rapur diusulkan ke Kemendagri melalui Gubernur DIJ untuk disahkan agar mendapat Surat Keputusan (SK). Turunnya SK dari Kemendagri diikuti pelaksanaan Rapur Pengusulan Pengangkatan dan Pengesahan wakil bupati menjadi bupati.

"Suratnya kami kirimkan ke Kemendagri. Estimasi waktu sampai turunnya SK sekitar satu bulan," jelas Akhid.

Selanjutnya, Dewan mulai menyiapkan pengisian posisi wakil bupati. Partai pengusung Hasto dan Wakil Bubati Sutedjo diharapkan segera melakukan pendekatan agar nama wabup bisa mengerucut untuk dipilih Dewan.

"Tidak ada syarat khusus. Sama dengan pencalonan reguler yang tertuang dalam UU Pilkada. Sifatnya seperti PAW (Penggantian Antar Waktu)," ujar Akhid.

Sutedjo mengatakan, selama bekerja dengan Hasto tidak ada sekat. "Saya sudah dari 2011 menjadi pasangan beliau (Hasto). Saya saat ini seperti istri yang dicerai suami. Mudah-mudahan hanya pisah ranjang," kelakar Sutedjo.

Menurut dia, tanggung jawab Hasto menjadi Kepala BKKBN berat. "Semoga bisa memberikan manfaat positif bagi negara," ujar Sutedjo. (tom/iwa/zl)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ditandai dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2026 untuk program penanganan ruma

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada pertengahan Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin di Klaten

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

PB HMI MPO juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer