Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sutedjo: Saya Belum Ada Persiapan Khusus

E
Penulis: Editor News❯
KULONPROGO - Kepastian Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih belum jelas. Wakil Bupati Sutedjo ternyata juga belum melakukan persiapan jika nantinya dia naik jabatan menjadi bupati menggantikan Hasto.

Apakah Sutedjo siap menjadi bupati? Dia enggan memberi jawaban pasti. ‘’Saya ikut aturan yang berlaku saja. Saya juga belum ada persiapan. Tugas saya, kalau Pak Hasto berhalangan hadir, saya yang menggantikan," kata Sutedjo.

Hasto dinilai Sutedjo merupakan sosok jujur. Bersemangat tinggi membangun Kulonprogo. Banyak inovasi dari Hasto.

"Jargon Bela Beli Kulonprogo itu bagus. Bisa dinasionalkan. Tinggal Pusat mau tidak mengadopsi jargon itu," ujar Sutedjo.

Jika Hasto menjadi Kepala BKKBN, Sutedjo akan mengikuti aturan yang ada. Dia memilih untuk menunggu kepastian apakah naik menjadi bupati atau tidak.

Hasto sendiri berusaha menuntaskan persoalan dan janji politiknya. Sembari menunggu pelantikan menjadi Kepala BKKBN.

"Pelantikan saya, yang tahu Sekretaris Kabinet (Seskab). Pak Seskab (Pramono Anung) sudah bilang ke saya, kalau SK tersebut benar. Dan saya akan dilantik," kata Hasto (10/6).

Dikatakan, ada beberapa persoalan yang belum tuntas di Kulonprogo. Dirinya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan itu sebelum menjadi Kepala BKKBN.

"Yang penting-penting diselesaikan. Konsekuensi dari estafet kepemimpinan, pindah gak pindah, tetap harus diselesaikan persoalan yang masih ada," kata Hasto.

Hasto-Sutedjo memiliki beberapa janji. Di antaranya, mewujudkan masyarakat rukun, sehat, sejahtera, mandiri, aman, berprestasi, dan berkeadilan.

Sutedjo mengatakan, beberapa program yang perlu diselesaikan adalah rencana pembangunan Taman Raja Nusantara. Telah diusulkan 2015, tapi belum terealisasi.

Adapula upaya pengentasan kemiskinan berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ditargetkan turun 3 persen pada 2020. Rasio kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi.

Salah seorang Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo, Tabah Sukma mengatakan, siapapun bupatinya harus menyejahterakan pegawai. Terutama yang berstatus kontrak.

"Misal Pak Sutedjo naik (menjadi bupati), diharapkan bisa memperhatikan nasib kami, pegawai kontrak. Kami butuh kejelasan soal kontrak tiga tahun," ujar Tabah. (tom/iwa/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ditandai dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2026 untuk program penanganan ruma

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada pertengahan Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin di Klaten

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

PB HMI MPO juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer