Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada YIA , Komisi IX Singgung Peran BLK

E
Penulis: Editor News❯
INGIN MEMASTIKAN: Komisi IX DPR RI berkunjung ke kompleks Pemkab Kulonprogo Jumat, (17/5). (HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
INGIN MEMASTIKAN: Komisi IX DPR RI berkunjung ke kompleks Pemkab Kulonprogo Jumat, (17/5). (HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
KULONPROGO - Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kulonprogo, Jumat (17/5). Komisi yang membidangi ketenegakerjaan ini ingin memastikan implementasi balai latihan kerja (BLK) dan pengembangan latihan kerja di Kulonprogo. Seiring dengan beroperasinya Yogyakarta Internasional Airport (YIA).

Rombongan Komisi IX dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Ermalena. Mereka disambut Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Ikut mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana dan Kepala UPTD BLK Kulonprogo Saryono.

Wakil Ketua Komisi IX Ermalena mengingatkan, ketenagakerjaan di Kulonprogo menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan. Apalagi, ada berbagai peluang kerja yang ditawarkan YIA.

”(YIA) memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Namun kualitas SDM (sumber daya manusia) harus disiapkan. Itu menjadi tugas BLK,” jelas Ermalena.

Politikus PPP ini tak menampik bahwa perguruan tinggi ikut andil dalam pengembangan SDM. Hanya, tidak semua lulusan SMA/SMK dapat melanjutkan pendidikan.

”Sehingga BLK harus berperan. Jangan sampai anak-anak Kulonprogo hanya menjadi penonton,” pesannya.

Mendengar hal itu, Hasto tak memungkiri peluang emas yang ditawarkan YIA. Kendati begitu, Hasto menekankan, peluang kerja itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu caranya meningkatkan peran BLK.

”Reorientasi, revitalisasi, dan re-branding BLK dibutuhkan agar SDM fokus memperdalam kecakapan sesuai kejuruan,” ucapnya. (tom/zam/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Saatnya Akhiri Paradigma Koruptor Cukup Dihukum Penjara

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

Undang Perampasan Aset mengatur skema perampasan aset tanpa putusan pidana pengadilan terhadap pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana.

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen di Yogyakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat progres di lapangan secara langsung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer