Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasto Belum Terima Surat Keputusan Resmi

E
Penulis: Editor News❯
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)
KULONPROGO – Beredarnya file foto surat keputusan (SK) presiden terkait pengangkatan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Terlebih di media sosial, di mana foto SK presiden tersebut menjadi semacam pesan berantai. Sementara Hasto sendiri mengaku belum menerima salinan resminya.

Dia mengaku hanya mendapatkan kiriman soft file SK tersebut via aplikasi WhatsApp. Dikirimkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono.

"Saya pun belum banyak merespons. Sejauh ini saya cuma mengucapkan terima kasih dan memohon arahan lebih lanjut. Baru sebatas itu," ucap Hasto di ruang kerjanya, Jumat (10/5).

Karena itu pula dia mengaku kaget. Lantaran foto SK tersebut beredar di masyarakat. Setahu Hasto, foto SK itu hanya dia dan Anung Sugihantono yang tahu. "Kenapa bisa tersebar ke mana-mana. Istri saya saja belum tahu. Ini kan rahasia sekali, namun sudah tersebar kemana-mana," katanya heran.

Hasto menerima kiriman foto SK tersebut saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta....sekitar pukul 15.18. Saat itu dia hendak bertolak ke Kulonprogo. Usai menghadiri musyawarah rencana pembangunan nasional. "Waktu itu saya mau pulang, ada pesan masuk. Setelah saya cek ternyata surat itu," ucapnya. “Nanti saya beri tahu kalau ada perkembangan,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, SK pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKN viral di lini masa sejak Kamis (9/5) sore. Foto tersebut berupa secarik petikan surat bertuliskan SK Nomor 33/TPA Tahun 2019 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 April lalu. Tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan BKKBN.

Surat dengan kop berlambang bintang warna coklat yang dibawahnya tertulis "Presiden Republik Indonesia" tersebut berisi dua poin. Pertama, mengangkat dr Hasto Wardoyo SpOG(K) sebagai kepala BKKBN terhitung sejak pelantikan. Hasto diberi hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat jabatan struktural eselon I a.

Kedua, keputusan presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Di bagian pojok kiri bawah surat, tersemat tanda tangan Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Farid Utomo yang telah distempel Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (tom/yog/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Temui Kader Pendamping Keluarga, Menteri Kemendukbangga Wihaji Edukasi Penyaluran MBG 3B di Sleman

Temui Kader Pendamping Keluarga, Menteri Kemendukbangga Wihaji Edukasi Penyaluran MBG 3B di Sleman

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan Kamis (25/6).

Saksi Anak dalam Sidang Daycare Little Aresha Picu Perdebatan, Hakim Putuskan Sidang Tertutup

Saksi Anak dalam Sidang Daycare Little Aresha Picu Perdebatan, Hakim Putuskan Sidang Tertutup

Sidang lanjutan kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha yang digelar di Pengadilan Negeri Jogja, Kamis (17/9) sempat terjadi perdebatan. Ini karena jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja menghad

Genjot dan Operasi Jadi Cara Dishub Kota Jogja Cegah Parkir Nuthuk, 350 Titik Berproses Pakai QRIS

Genjot dan Operasi Jadi Cara Dishub Kota Jogja Cegah Parkir Nuthuk, 350 Titik Berproses Pakai QRIS

Persoalan parkir nuthuk atau penentuan tarif yang tidak wajar masih menjadi masalah langganan di Kota Jogja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer