Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasto Diangkat Jadi Kepala BKKBN

E
Penulis: Editor News❯
SAMBUT WAPRES: Hasto Wardoyo (kiri), dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kulonprogo, bersama Gubernur DIJ HB X, menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mendarat di YIA, Sabtu (4/5). (RADAR JOGJA FILE)
SAMBUT WAPRES: Hasto Wardoyo (kiri), dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kulonprogo, bersama Gubernur DIJ HB X, menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mendarat di YIA, Sabtu (4/5). (RADAR JOGJA FILE)
KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo disebut-sebut diangkat menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi itu berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 30 April lalu yang beredar di media sosial.

Dalam petikan Surat Kepres (SK) Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan BKKBN, yang beredar, Hasto diangkat oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala BKKBN. Namun dalam surat tersebut hanya ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Farid Utomo. Bukan tandatangan Presiden Joko Widodo.

Kebenaran terkait Kepres tersebut masih jadi tanda tanya. Dalam SK tersebut disebutkan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada 30 April lalu. Tapi Hasto sendiri pada 5 Mei lalu masih terlihat menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur DIJ Hamengku Buwono X saat mendarat di Yogyakarta Internasional Airport 5 Mei lalu.

Bupati yang juga dokter kandungan itu sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Ajudan bupati mengatakan Hasto masih dalam perjalanan dari Jakarta. Orang-orang di sekitar Hasto pun belum berani memastikan.

Sekretaris Daerah Pemkab Kulonprogo Astungkoro menolak berkomentar terkait hal itu. Alasannya belum menerima dokumen resmi. “Maaf, sampai sekarang kami belum terima dokumen tersebut,” jelasnya melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (9/5).

Keponakan Hasto, Heri Widada juga mengungkapkan hal senada, pihak keluarga bupati sejauh ini belum berani memastikan kebenaran surat tersebut. "Bapak hanya pesan untuk menunggu dulu, karena belum menerima surat resmi yang asli, kalau belum ada surat resmi ya itu bisa dibilang hoaks," ujarnya.

Jajaran pejabat di Pemprov DIJ pun mengaku baru sebatas tahu dari copy SK yang beredar di media sosial. Sekprov DIJ Gatot Saptadi memilih menunggu surat resmi dari Sekretariat Negara. “Secara resmi belum ada. Saya nggak berani berandai-andai sebelum terima surat resmi dari Setneg,” ujarnya. (tom/pra/by)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Temui Kader Pendamping Keluarga, Menteri Kemendukbangga Wihaji Edukasi Penyaluran MBG 3B di Sleman

Temui Kader Pendamping Keluarga, Menteri Kemendukbangga Wihaji Edukasi Penyaluran MBG 3B di Sleman

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan Kamis (25/6).

Genjot dan Operasi Jadi Cara Dishub Kota Jogja Cegah Parkir Nuthuk, 350 Titik Berproses Pakai QRIS

Genjot dan Operasi Jadi Cara Dishub Kota Jogja Cegah Parkir Nuthuk, 350 Titik Berproses Pakai QRIS

Persoalan parkir nuthuk atau penentuan tarif yang tidak wajar masih menjadi masalah langganan di Kota Jogja.

10 Ribu Peserta Bersihkan Kota Jogja, Hasto Tanam Pohon hingga Pantau Perilaku Warga di Sungai

10 Ribu Peserta Bersihkan Kota Jogja, Hasto Tanam Pohon hingga Pantau Perilaku Warga di Sungai

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo turun langsung dalam kerja bakti massal bertajuk Merawat Pertiwi, Sabtu (14/11) pagi. Hasto menyusuri kawasan Sungai Code, membersihkan lingkungan, hingga menanam pohon sebagai bagian dari u

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer