Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Cari Jalan Keluar Terbaik

E
Penulis: Editor News❯
SELESAI: Alat berat meratakan rumah milik salah seorang warga penolak bandara yang tergabung dalam PWPP KP lahan IPL NYIA Jumat (20/7). (FOTO: HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
SELESAI: Alat berat meratakan rumah milik salah seorang warga penolak bandara yang tergabung dalam PWPP KP lahan IPL NYIA Jumat (20/7). (FOTO: HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
KULONPROGO - Pemkab Kulonprogo menilai sikap warga penolak bandara enggan menempati hunian yang sudah disediakan di luar prediksi. Warga penolak yang tetap bertahan memaksa pemkab berpikir ulang mencari jalan keluar yang terbaik.

Asisten II Sekretariat Daerah Kulonprogo Sukoco mengatakan prediksi awal, 20 kepala keluarga (KK) dari 38 KK penolak bandara bersedia pindah. Yakni ke rumah sewaan ataupun rumah susun.

"Ternyata mereka enggan menempati hunian. Padahal barang-barangnya sudah diangkut. Prediksi kami meleset. Mereka balik lagi (ke area bandara)," kata Sukoco.

Eksekusi lahan dilakukan melalui proses panjang. Dialog yang dilakukan pemkab selalu dimentahkan warga. Mereka menutup diri untuk berkomunikasi.

Pemkab hanya bisa mengupayakan penyelamatan warga saat eksekusi penggusuran dan pengosongan lahan. Pemkab membantu kepindahan warga mengangkut barang dan menyiapkan hunian.

"Ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Pemkab sudah menyampaikan hal itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (26/7)," kata Sukoco.

Komnas HAM menilai penanganan proyek bandara sejak awal sudah cukup memadai. Komnas HAM meminta data riil penanganan warga untuk dijadikan kajian sebelum keluar rekomendasi.

"Tidak tahu hasil rekomendasi Komnas HAM seperti apa. Atas perintah presiden, mereka minta data riil penanganannya. Komnas HAM minta warga diperhatikan," ujar Sukoco.

Langkah terdekat yang dilakukan pemkab dengan intelijen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengurai kondisi. Termasuk mengetahui keinginan warga.

"Kami harap warga penolak membuka diri. Sehingga bisa dirumuskan langkah penanganan yang tepat. Kalau melawan terus, bagaimana kami bisa membantu?" tanya Sukoco.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan dia meminta Komnas HAM datang saat AP I melakukan eksekusi. Namun Komnas HAM tidak dating. ‘’Tidak tahu apa alasannya,’’ kata Hasto. (tom/iwa/fn)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, YIA Batalkan 9 Penerbangan ke Soetta, Adisujipto 7 ke Halim

Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, YIA Batalkan 9 Penerbangan ke Soetta, Adisujipto 7 ke Halim

Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari Jogjakarta dibatalkan.  Pembatalan menuju Bandara Soekarno-Hatta dilakukan dari Yogyakarta International Airport (YIA). Sementara dari Bandara Adisutjpto, pe

Perkenalkan Layanan KA YIA PSO, KAI Bandara Kembali Hadirkan “Teman Istimewa” Bersama Difabelzone

Perkenalkan Layanan KA YIA PSO, KAI Bandara Kembali Hadirkan “Teman Istimewa” Bersama Difabelzone

PT Railink atau KAI Bandara kembali menghadirkan program “KAI Bandara Bersama Teman Istimewa” sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi yang inklusif sekaligus memberikan edukasi.

Jawa Pos Radar Jogja edisi Kamis, 13 November 2026

Jawa Pos Radar Jogja edisi Kamis, 13 November 2026

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi kericuhan aksi demonstrasi 10 November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer