RADAR JOGJA – Kehadiran Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo memiliki multiplier effect baik yang positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang menghantui yakni menjadi rute baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“YIA hadir, kawasan sekitar kini mulai bermunculan berbagai tempat penginapan baik hingga berbintang dan penginapan (kos-kosan). Ini harus dipantau secara cermat,” ucap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulonprogo, Irianta, kemarin (4/8).

Menurutnya, kawasan aerotropolis secara tidak langsung merubah kultur sosial masyarakat yang sarat dengan berbagai problematikanya. Misalnya, kebutuhan barang dan jasa, transportasi dan komunikasi berikut kebutuhan tenaga kerja baik keterampilan maupun non keterampilan meningkat, peluang usaha dan kerja semakin terbuka luas.

Namun di sisi lain, perubahan kultural masyarakat juga akan berubah laiknya kawasan metropolitan pada umumnya. Masyarakat yang memegang budaya individual, kurang perhatian dan acuh tak acuh dengan sesama tetangga. Kondisi tersebut akan menjadi ruang atau celah bagi tindak kejahatan, khususnya TPPO. “Harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 2018, ada sepuluh jalur TPPO. Diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kulonprogo dianggap menjadi potensi berikutnya karena pertumbuhan wilayah menjadi aerotropolis. “Harus diwaspadai, jika tidak Kulonprogo dan Jogjakarta bisa sebagai rute baru TPPO ini,” ujarnya.

Dari data yang dimiliki, total ada 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2021. Serta 44 kasus sejak Januari – Juni 2022. Modus yang seringkali dipakai pelaku yakni mengiming-imingi korban yang kebetulan terjerat utang untuk kerja ke luar negeri dengan jalur legal. “Namun akhirnya mengarah ke prostitusi. Modus lainnya, dengan pemberian beasiswa di suatu negara,” ucapnya.

Ditegaskan, pihaknya terus menjalin kerjasama intens dengan Polres Kulonprogo untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya menyoroti beberapa pelaku kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kadang justru dilakukan oleh orang terdekat. “Kami akan awasi perkembangan sejumlah kasus yang muncul, kami koordinasikan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana menambahkan, guna meminimalisir TPPO, kantor Imigrasi Kelas I TPI Jogjakarta telah mensosialisasikan program Karyo Masuk Desa ke wilayah beberapa waktu lalu. Pemberian sosialisasi dibarengi dengan sosialisasi pelayanan paspor masuk desa secara jemput bola. “Melalui program itu, masyarakat yang akan ke luar negeri terdeteksi dan akan lebih aman dari tindak kejahatan perdagangan manusia,” jelasnya. (tom/bah)

Kulonprogo