RADAR JOGJA – Penjabat sementara (Pj) Bupati Kulonprogo nantinya memiliki kesempatan berlari kencang dan lebih fokus dalam melanjutkan program yang sudah berjalan dan belum selesai. Pj lebih leluasa mengawal kebijakan karena tidak ada intervensi dominan secara politis.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana, kemarin (10/5). Dijelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 baik provinsi atau kabupaten notabenenya adalah RPJMD transisi. Artinya selama masa transisi tidak ada visi misi pimpinan daerah yang eksklusif, sifatnya hanya sebatas penyesuaian saja.
“Program-program yang sifatnya linier sudah tidak relevan bisa dicermati, inovasi penting, meskipun tidak selalu berhasil, tetapi kalau tidak segera dilakukan akan ketinggalan,” jelasnya.

Ditegaskan, rapat-rapat pembahasaan harus fokuskan ke program prioritas. Kurangi rapat yang bertahun-tahun hanya linear membahas itu-itu saja. Harus disesuaikan dengan segala keterbatasan (APBD II) yang mini. Apa yang menjadi prioritas provinsi ikuti dan sesuaikan. Terkait program pusat, seperti rencana tol, KSPN Borobudur harus tetap ditangkap.

“Kulonprogo kan sebetulnya mengejar ketertinggalan, dengan hadirnya bandara, pelabuhan Tanjung Adikarto maka Kulonprogo dengan segala kesiapan itu belum tentu siap, tapi mau tidak mau harus mengejar, tidak bisa hanya menunggu, karena menunggu masalah akan semakin menumpuk,” tegasnya.

Menurutnya, dari sisi regulasi dan sistem birokrasi sebagian belum fokus terhadap perubahan, sisi masyarakatnya juga kadang masih kaget juga ada perubahan. Sementara sirkel baru tentu akan muncul, ketika ekspatriat masuk, hal-hal dari segi sosial dan SDM perlu dikawal.

Dicontohkan Temon, multi player effect YIA secara negatif juga berdampak secara sosial yang tidak ter-cover. ”SDM juga tidak tercover maksimal, sehingga masih terjadi ketimpangan,” jelasnya.

Disinggung sembilan dari 12 Prioritas Pembangunan DIJ ada di Kulonprogo, Fajar Gegana menyebutkan, salah satu yang sudah berjalan yakni RSUD, penambahan alat kesehatan (Alkes) dan SDM sudah diajukan. Tidak hanya RSUD Wates tetapi juga RSUD Nyi Ageng Serang di Sentolo. “Semoga disetujui dan bisa melengkapi, sebab bangunan Sarpras tanpa alkes dan SDM juga tidak bisa jalan, tidak bisa dioperasikan,” ucapnya.

Bandara, sambung Fajar, pemkab sudah mengajukan percepatan RDTR Bandara, untuk menyiapkan sisi tata ruang agar lebih longgar menyesuaikan. Perizinan, peruntukan dan lain-lain bisa lebih permisif bagi para investor. (tom/bah)

Kulonprogo