RADAR JOGJA – Polemik ketidakmampuan PT Angkasa Pura 1 dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Yogyakarta International Airport (YIA) semakin disorot banyak pihak. Kalangan legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan mendorong supaya bupati menolak pengajuan keringanan yang diminta oleh pengelola bandara.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrorie mengatakan, sebagai perusahaan milik negara seharusnya YIA bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR). Bukan justru mengajukan keringanan pajak yang nantinya menghambat pembangunan di Kulonprogo.

Untuk itu, ia mendorong agar Bupati Kulonprogo tegas menolak pengajuan keringanan pembayaran PBB YIA, yang sebelumnya diajukan oleh PT Angkasa Pura 1.

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan dari pengelola bandara untuk mengajukan diskon atau keringanan pembayaran kewajiban pajak. ”Karena sudah jelas dasar hukumnya,” katanya kemarin (7/12).

Sesuai Perda Kulonprogo Nomor 1 tahun 2021, pemkab hanya bisa memberi keringanan pajak apabila objek pajak mengalami dampak dari kejadian bencana alam. Sementara untuk pandemi Covid-19 bukan merupakan kategori bencana alam yang berdampak terhadap objek pajak di YIA. Sehingga pengajuan keringanan oleh PT Angkasa Pura 1 pun dipastikan ditolak.

“Semestinya pandemi tidak bisa dijadikan alasan, kalau melihat dampak, ya semua terdampak. Baik dari petani sampai pedagang kecil,” jelasnya.
Apalagi, sebutnya, sebelumnya pemkab memberikan keringanan dari Rp 75 miliar menjadi Rp 28 miliar. Sehingga Fraksi PAN mendorong bupati tidak lagi memberikan potongan PBB.

Lebih lanjut, apabila keringanan pajak dari YIA tetap diberikan, menurut Muhtarom hal itu juga akan berdampak buruk terhadap pengembangan wilayah. Sebab anggaran pendapatan pemerintah dari pajak YIA sudah diproyeksikan oleh legislatif untuk berbagai program pembangunan di Kulonprogo.

Pria yang menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo ini, mengatakan, pemberian keringanan pajak dikhawatirkan dapat membentuk preseden buruk. Pasalnya, tidak tidak menutup kemungkinan semua lapisan masyarakat akan meminta keringanan pajak kepada Pemkab Kulonprogo nantinya.

“Kalau semuanya mengajukan keringanan, jelas hal itu bisa merepotkan pembangunan di Kulonprogo,” ucap Muhtarom.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulonprogo Muhadi menyatakan, keputusan ketidakmampuan pembayaran pajak atau likuiditas hanya bisa ditentukan oleh pengadilan. Sehingga sampai saat ini, ia memastikan Pemkab Kulonprogo belum bisa memberikan keringanan pajak kepada PT Angkasa Pura 1 terkait PBB YIA.

“Mestinya dan idealnya, justifikasi ketidakmampuan bayar adalah dari lembaga eksternal atau pengadilan (bukan dari PT Angkasa Pura 1). Jika hal itu dulu ditempuh, tentu kami akan menghargai dan menghormati putusan pengadilan,” tutur Muhadi.

Sebelumnya, General Manager YIA Agus Pandu Purnama mengaku masih keberatan dengan tagihan pajak YIA yang dibebankan oleh Pemkab Kulonprogo. Padahal pemerintah sebelumnya juga telah memangkas tagihan pajak sebesar 65 persen, dari Rp 78 miliar menjadi Rp. 28 miliar.

Pandu menyatakan, untuk saat ini pengelola bandara YIA hanya memiliki kemampuan anggaran pembayaran pajak sebesar Rp 10 miliar saja. Sehingga ia pun berharap agar pemerintah bisa kembali memangkas jumlah tagihan PBB bandara di Temon tersebut. (inu/bah)

Kulonprogo