RADAR JOGJA – Warga empat padukuhan di Kalurahan Kembang, Nanggulan, Kulonprogo, terdampak aktivitas penambangan pasir. Masyarakat di wilayah tersebut mengeluhkan sumur tercemar, suara bising hingga tebing sungai yang ambrol.

Koordinator warga penolak aktivitas pertambangan Tri Harjono mengatakan, adapun empat dukuh yang terdampak yakni Padukuhan Wiu, Pundak, Jomboran, dan Nanggulan. Dari empat wilayah tersebut, total ada 40 kepala keluarga (KK) yang mendapat dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo di wilayah tersebut.

Dikatakan Tri, dampak dari aktivitas pertambangan dirasakan sejak tahun 2020 lalu. Adapun bentuknya berupa keringnya sumur air tanah dan suara bising dari mesin tambang yang beroperasi di luar batas kewajaran.

“Kami juga mengeluhkan tentang dampak ambrolnya tanah milik warga yang berada di bantaran sungai. Hal itu terjadi karena penambang menggunakan mesin blombongan atau yang tidak sesuai spesifikasi,” ujar Tri saat ditemui, kemarin (3/12).

Warga terdampak juga menyoroti legalitas izin yang dimiliki perusahaan tambang. Pasalnya, sejak tambang tersebut beroperasi warga sama sekali belum pernah melihat izin yang dikeluarkan pemerintah setempat.

Bahkan, rencana pendirian perusahaan tambang di wilayahnya juga sempat mendapat penolakan dari warga pada 2017 lalu. Namun oleh pemerintah kalurahan justru diberikan izin operasional dengan alasan banyak warga yang setuju dan bahkan di tahun ini akan ada perluasan area tambang. “Padahal yang setuju bukan warga terdampak. Sehingga kami menuntut agar aktivitas tambang di wilayah kami segera dihentikan,” terangnya.

Kuasa Hukum warga penolak yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), Tuson Dwi Haryanto mengatakan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut diketahui dilakukan oleh tiga perusahaan tambang, yakni PT CMK 1, PT CMK 2 dan CV Afgani.

Ketiga perusahaan, jelasnya tersebut tidak kurang bertanggungjawab terhadap permasalahan yang kini dialami oleh warga. Untuk itu, Tuson mendorongnya agar pemerintah setempat yang dalam hal ini instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo supaya melakukan penyelidikan. ”Khususnya terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan dampak bagi warga,” terangnya.

Terpisah, Kepala DLH Kulonprogo Sumarsana menyatakan bahwa pihaknya telah menerima keluhan warga terkait dampak aktifitas pertambangan di Nanggulan. Ia memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. “Kami sudah menerima terkait keluhan warga dan akan kami cek kebenarannya di lapangan,” ucap Sumarsana. (inu/bah)

Kulonprogo