TANGANI: Kondisi Jalan Kutogiri - Gunungkelir di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo yang masih tertutup longsor sejak Senin (15/11). Warga mengeluhkan lambannya penurunan alat berat dalam penanganan bencana tersebut. (IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Penanganan bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah kabupaten Kulonprogo dinilai lamban oleh masyarakat. Contohnya yang terjadi di Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo. Beberapa pihak pun mendorong agar bisa dilakukan percepatan.
Salah satu warga yang mengeluhkan lambannya penanganan longsor di wilayah Kalurahan Jatimulyo adalah Ahmadi,33. Ia mengatakan hingga Selasa siang (16/11) belum ada penurunan dengan alat berat di lokasi longsoran yang berada di Jalan Kutogiri – Gunungkelir Padukuhan Kembang. Padahal, kejadian longsor sendiri terjadi sejak Senin (15/11) kemarin sekitar pukul 14.00.
Keluhan tersebut bukan tanpa dasar, Ahmadi menyatakan jalan yang tertutup longsoran merupakan akses utama untuk menuju ke desa lain dan wilayah Purworejo. Untuk itu, pria tiga puluh tiga tahun itu berharap supaya instansi terkait bisa melakukan percepatan penanganan. Minimal, segera mengirimkan alat berat untuk membuka akses jalan di lokasi tersebut.
“Kami sebagai masyarakat berharap agar bisa dikirimkan alat berat, karena Jalan Kutogiri – Gunungkelir ini merupakan akses utama untuk desa lain, destinasi wisata maupun ke Purworejo,” ujar Ahmadi kepada Radar Jogja, Selasa (16/11).
Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Nur Eny Rahayu mendorong agar instansi terkait di lingkungan Pemkab Kulonprogo bisa mempercepat upaya penanganan. Diakui politikus PKB itu, wilayah geografis Kulonprogo memang cukup berpotensi terjadi bencana tanah longsor, terlebih dengan adanya fenomena La Nina seperti saat ini.
“Saya tidak mengatakan penanganannya lamban, tapi kami terus berupaya mendorong pemerintah agar melakukan percepatan penanganan bencana,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Edi Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi untuk perihal pengerahan alat beratnya. Sebab penggunaan anggaran untuk alat berat merupakan tanggung jawab instansi pemerintahan pada di tingkat tersebut.
“Masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta Kementerian PUPR untuk alat berat. Sejaih ini masih koordinasi di internal mereka,” katanya (inu/bah)
