RADAR JOGJA – Bulan depan, Pemkab Kulonprogo rencananya akan membuka lelang untuk pengelolaan Gerbang Samudera Raksa. Sehingga pada awal Januari 2022 mendatang, salah satu potensi pariwisata di perbatasan Kalibawang-Magelang tersebut bisa beroperasi.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Kulonprogo Zahram Asurawan mengatakan, kesempatan lelang tersebut nantinya dibuka bagi pihak ketiga untuk mengelola Gerbang Samudera Raksa. Pada agenda lelang yang diselenggarakan bulan November nanti juga akan langsung ditentukan pihak pemenang lelang tersebut.

Dikatakan Zahram, sesuai dengan nota kesepahaman antara Pemkab Kulonprogo dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIJ beberapa waktu lalu memang pengelolaan Gerbang Samudra Raksa bisa dilakukan oleh pemerintah maupun mengajak pihak ketiga. Pemkab Kulonprogo sendiri memilih untuk dipihak ketigakan. “November ini rencananya akan dibuka lelang untuk menentukan pihak ketiga yang akan mengelola, dan awal Januari 2022 ditargetkan bisa beroperasi,” ujar Zahram, Rabu (6/10).

Dalam pengelolaan Gerbang Samudera Raksa bersama pihak ketiga tersebut, ia mengungkapkan untuk pengelolaannya nanti juga dinaungi oleh Dinas Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis (UPT) secara transparan. Pendapatan dari destinasi yang ikonik dengan kapal layar itu akan dikelola dengan rekening khusus milik UPT dengan pengawasan ketat.

Untuk hasil dari pendapatan Gerbang Samudra Raksa juga bakal dialokasikan untuk operasional di destinasi tersebut. Seperti pembiayaan listrik, air, petugas keamanan, hingga perawatan bangunan.

Namun demikian, diakui Zahram karena pandemi Covid-19 ini memang pembukaan Gerbang Samudra Raksa belum dapat optimal. Sebab selama situasi tersebut ada kebijakan yang mengatur pembatasan pengunjung.”Kami berharap pada tahun ini Covid-19 bisa hilang dan pada 2022 nanti tidak ada lagi pembatasan pengunjung objek wisata,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPPW DIJ telah resmi menyerahkan pengelolaan Gerbang Samudera Raksa kepada Pemkab Kulonprogo. Adapun agenda penyerahan pengelolaan bangunan destinasi wisata itu dilakukan pada 30 Desember 2020 lalu.

Kepala BPPW DIJ Tri Rahayu menyampaikan, dengan agenda tersebut maka Pemkab Kulonprogo telah diberi kewenangan penuh untuk mengelola Gerbang Samudera Raksa sekaligus mengoptimalkan segala potensinya. Namun demikian, untuk asetnya masih milik Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW DIJ.

Tri juga berharap agar Pemkab Kulonprogo juga mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan Gerbang Samudra Raksa karena diperlukan biaya perawatan, pemeliharaan serta keamanan. Sehingga harapannya proyek pembangunan yang telah menelan anggaran puluhan miliar itu tidak terbengkalai. “Kami juga mendorong agar Pemkab Kulonprogo memperhatikan keselamatan wisatawan di Gerbang Samudera Raksa, karena posisinya juga berada di tikungan tentu akan rawan terjadi kecelakaan di area tersebut,” ungkap Tri. (inu/pra)

Kulonprogo