RADAR JOGJA – Kasus balita kekurangan gizi atau stunting menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemkab Kulonprogo berkomitmen supaya kasus stunting  di wilayah tersebut bisa ditekan.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, terkait dengan upaya penurunan angka stunting di wilayahnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6  Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah yang di Rencana Aksi Daerah (RAD)-nya pemerintah di tingkat kalurahan akan ikut berperan. Upaya lain, juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga.

Hasil dari dua program itu, pada 2018 lalu angka stunting di Kulonprogo mencapai 14,31 persen namun 2020 kemarin menurun menjadi 11,8 persen. Sutedjo menyatakan, penanganan stunting memang harus dimulai dari keluarga. Sehingga peran pemerintah di tingkat paling bawah atau yang paling dekat dengan masyarakat memang sangat penting dalam memberikan berbagai sosialisasi pencegahan stunting. “Kami menyadari sepenuhnya upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dari keluarga,” ujar Sutedjo padas sela kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Karuhan Bugel, Kapanewon Panjatan, pekan lalu (24/9).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, siap mengerahkan sebanyak 13.734 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta satu juta kader di seluruh Indonesia. PKB dan kader itu nantinya akan menjalankan pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan.

BKKBN, lanjut Hasto, juga sudah meluncurkan program siap nikah yang mendorong calon pasangan usia subur atau calon pengantin bisa mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Dalam program tersebut,  pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Untuk platform, kini sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kemenag. “Semua hal ini dilakukan untuk memastikan calon pasangan suami istri dan atau perempuan yang sudah menikah dan ingin hamil memiliki kriteria kesehatan yang baik untuk memproduksi, mengandung serta melahirkan anak yang sehat dan berkualitas,” kata mantan Bupati Kulonprogo itu. (inu/pra)

Kulonprogo