RADAR JOGJA- Aktifitas pertambangan pasir ilegal kini tengah masuk bidikan kalangan legislatif di kabupaten Kulonprogo. Sehingga Komisi III DPRD Kulonprogo akan mengintensifkan pengawasan tambang pasir yang diduga ilegal di sepanjang kawasan Sungai Progo.

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo, Wisnu Prasetya mengatakan, aktifitas pertambangan pasir ilegal membawa dampak kerusakan luar biasa. Khususnya terhadap kerusakan lingkungan ekosistem sungai hingga infrastruktur seperti jalan.

Wisnu menyampaikan, dari hasil pantauannya hingga saat ini total ada sebanyak 118 titik yang digunakan oleh penambang pasir di Sungai Progo. Namun hanya segelintir saja yang mengantongi ijin resmi pertambangan.

“Untuk itu, kami akan mengintensifkan pengawasan penambangan pasir tanpa izin sepanjang Sungai Progo. Karena jika tidak diawasi akan banyak persoalan yang timbul,” ujar Wisnu, Jumat (17/9).

Perlunya pengawasan tersebut, lanjut Wisnu, juga agar dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan bisa diminimalisir. Sebab dikhawatirkan para penambang ilegal tidak melakukan reklamasi dan mengangkut muatan melebihi batasan yang ditentukan.

Sehingga banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh para penambang ilegal tersebut. Seperti kerusakan jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi karena muatan truk pengangkut melebihi tonase.

Melihat kondisi tersebut, Wisnu mengatakan Komisi III DPRD Kulonprogo berharap agar penambangan sepanjang Sungai Progo ini menjadi perhatian semua pihak. Khususnya Pemprov DIJ sebagai lembaga pemberi ijin supaya agar melakukan pengawasan lebih serius.

“Apabila penambang tidak berizin, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Sebab hal tersebut termasuk kategori pencurian harta/kekayaan negara,”kata¬† Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo, Wisnu Prasetya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo,  Akhid Nuryati sebelumnya mengatakan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan para pihak yang bersinggungan langsung dengan aktifitas pertambangan. Seperti penegak hukum, inspektur tambang serta pihak penjamin reklamasi. Ia mendorong agar pihak-pihak tersebut aktif dalam pengawasan.

“Inspektur tambang dan pihak terkait harus berperan aktif dalam pengawasan, termasuk pengawasan penggunaan jaminan reklamasi,” ujar Akhid Nuryati. (inu/sky)

Kulonprogo