RADAR JOGJA- Kalangan legislatif mendorong Pemkab Kulonprogo agar  berupaya memulihkan ekonomi yang terdampak karena pandemi Covid-19. Oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemulihan Ekonomi DPRD Kulonprogo diusulkan untuk memberikan subsidi kepada lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat desa dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Anggota Pansus Pemulihan DPRD Kulonprogo, Sasmita Hadi mengungkapkan, dengan adanya subsidi dua sektor tersebut adalah sebagai upaya menggerakan kembali UMKM milik masyarakat yang kini terpuruk akibat situasi pandemi Covid-19. Sebab menurutnya dengan pemberian subsidi bagi LKM dan BUMD nantinya akan memberikan akses pinjaman modal bagi pengusaha kecil.

Ia mengungkapkan bahwa pada situasi seperti saat  ini tentu para pengusaha perlu mendapat bantuan modal untuk menggerakan roda usahanya dan membayar ongkos produksi. Namun demikian mayoritas bank saat ini belum bisa memberikan pinjaman karena kredit nasabah yang macet.

“Kami melihat perlu adanya LKM atau BUMD yang bisa memberikan subsidi pinjaman sebagai alternatif di tengah pandemi COVID-19. Karena pada masa pandemi sekarang ini banyak bank yang tidak bisa memberi pinjaman lagi,” ujar Sasmita kepada wartawan, Minggu (5/9).

Sasmita menilai dengan upaya tersebut nantinya juga bisa memudahkan akses bagi pengusaha kecil untuk meminjam modal kepada LKM ataupun BUMD. Sehingga harapannya masyarakat tidak meminjam kepada rentenir yang justru dapat memperbanyak hutang karena bunga pinjamannya yang tinggi.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Pemkab Kulonprogo mulai saat ini juga harus menyiapkan berbagai skema pemulihan ekonomi. Salah satu solusi jangka panjangnya adalah dengan meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi di  tahun 2020.

Kemudian untuk jangka pendeknya, lanjut Sasmita, pemerintah bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan bantuan dan subsidi permodalan bagi pengusaha mikro. Upaya tersebut juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman seperti pengusaha gulung tikar dan terjerat rentenir.

“Dalam hal ini Pemkab Kulonprogo tentu perlu intervensi agar hal-hal tersebut tidak terjadi dalam dunia usaha. Intinya usaha mikro harus bisa berjalan baik,”terang Anggota Pansus Pemulihan DPRD Kulonprogo, Sasmita Hadi.

Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Sutedjo mengaku siap meyambut baik atas program-program pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah usulan Kementrian Koperasi dan UMKM untuk memberikan bantuan pembiayaan modal kerja bagi pengusaha melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Sebab menurutnya, adanya penguatan modal kerja tersebut akan memotivasi para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Serta kembali membangkitkan semangat para pelaku usaha yang sempat menjadi korban dari praktek simpan pinjam ilegal atau rentenir yang berkedok koperasi.

Sutedjo menambahkan, harapannya dengan pemahaman tersebut nantinya apabila pekaku usaha menginginkan modal. Maka anggota koperasi harus tergabung dalam koperasi yang sudah berbadan hukum, sehingga hak dan kewajibannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Melalui penguatan modal ini setidaknya motivasi bagi pedagang yang sempat menjadi korban dari praktek ilegal yang berkedok koperasi, agar lebih paham dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan adalah merugikan untuk diri sendiri, keluarga maupun kelompoknya,” ungkap Sutedjo. (inu/sky)

Kulonprogo