RADAR JOGJA- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, akan mengoptimalkan Jaring Pengamanan Sosial (JPS)dalam upaya menekan angka kemiskinan yang kini menyentuh 18,01 persen bagi masayarakat pra-sejahtera.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, dengan optimalisasi program JPS tersebut ia optimis dapat menekan laju kemiskinan di Kulonprogo pada tahun 2021 mendatang.

Terlebih bentuk daripada program tersebut juga cukup banyak seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga bantuan penguatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, apabila berbagai program tersebut bisa dimaksimalkan maka jumlah kemiskinan di Kulonprogo bisa ditekan. Selain itu, ia juga akan mendorong tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa membuat berbagai program pengentas kemiskinan, contohnya di sektor pertanian dengan meningkatkan produktifitas para petani.

“Kami akan memanfaatkan dan mengoptimalkan JPS untuk menekan penambahan angka kemiskinan di Kulonprogo,” terang Sutedjo kepada wartawan, Minggu (22/8).

Diakui Sutedjo, situasi dan kondisi pandemi Covid-19 memang cukup berdampak terhadap tingkat kemiskinan di wilayahnya. Sebab aktifitas ekonomi menjadi terganggu dan banyak masyarakat yang kemudian kehilangan mata pencaharian.

Dari hasil survey Badan Pusat Statisik (BPS) jumlah warga miskin di Kulonprogo pada tahun 2020 mencapai 78.060 jiwa atau 18,01 persen jumlah penduduk. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2019 yang mencapai 17,01 persen.

“Kami lihat meningkatnya angka kemiskinan ini tidak hanya terjadi di Kulonprogo, tetapi seluruh Indonesia,” katanya.

Disisi lain, Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam upaya menekan laju kemisikinan.

Ia berharap agar Pemkab Kulonprogo melalui berbagai OPD bisa menjadi garda depan dalam upaya penanganan kemisikinan di wilayah tersebut.

“Kami berharap OPD saling bahu membahu dan bersinergi membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kurang  mampu,” terangnya. (inu/sky)

Kulonprogo