RADAR JOGJA – Jajaran Satreskrim Polres Kulonprogo kini tengah menyelidiki tiga pabrik yang melanggar aturan PPKM Darurat. Upaya ini dilakukan untuk melihat unsur-unsur pidana dari aturan yang dilanggar.

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo AKP Munarso mengatakan, tiga pabrik yang kini masuk dalam penyelidikan yakni PT Sung Chang Indonesia (SCI), PT Putra Patria Adhikarsa (PPA) dan CV Karya Hidup Sentosa (KHS). Ketiga perusahaan ini diketahui melakukan pelanggaran PPKM berupa pengerumunan massa dengan jumlah besar saat dilakukan operasi oleh Satgas Covid-19 Kulonprogo pada 6 Juli 2021.

Dijelaskan Munarso, untuk pelanggaran di PT SCI diketahui manajemen pabrik itu masih memberlakukan work from office (WfO) secara 100 persen. Padahal sesuai aturan pemerintah, untuk sektor non-esensial hanya diperbolehkan memperkejakan separo dari jumlah keseluruhan karyawan atau WFO 50 persen.

Selain pelanggaran PPKM Darurat, ia menyatakan saat dilakukan operasi pihaknya juga menemukan satu karyawan yang terpapar Covid-19 dan 40 karyawan merupakan kontak erat. Adapun total karyawan di PT SCI sendiri 1.984 orang.

“Untuk saat ini kami tengah melakukan penyelidikan terhadap PT SCI, apakah melakukan pelanggaran pidana undang-undang wabah atau tidak. Kami juga sudah memberikan undangan kepada AM selaku pimpinan perusahaan, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan sakit,” ujar Munarso saat ditemui kemarin (13/7).

Untuk PT PPA, Munarso menyatakan, pelanggaran di pabrik itu juga berupa penerapan WFO 100 persen pada masa PPKM Darurat. Selain itu, pihaknya juga menemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan beberapa karyawan di perusahaan itu.

Sudah ada tiga orang yang diperiksa atas pelanggaran yang terjadi di pabrik yang beralamat di Giripeni itu. Mereka adalah staf perusahaan berinisial VTK , petugas sekuriti berinisial MG dan karyawan pabrik berinisial S. Sama dengan PT SCI, Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran undang-undang di pabrik tersebut.

Sementara untuk CV KHS, ia menerangkan bentuk pelanggaran yang ditemukan di perusahaan itu sama dengan kedua perusahaan sebelumnya. Yakni memberlakukan WFO 100 persen bagi karyawan, hanya saja perusahaan dibagi dalam tiga shift.

Untuk perusahaan yang beralamat di Sentolo itu, jajarannya sudah memeriksa lima karyawan perusahaan. Serta mengambil bukti-bukti berupa surat izin operasional perusahaan di tengah PPKM Darurat.

Sebelumnya, Sekertaris Satpol PP Kulonprogo Hera Suwanto menyampaikan, dasar penindakan tersebut ada pada ketentuan PPKM Darurat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan HRD masing-masing perusahaan agar kegiatan industri bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku selama PPKM Darurat.

Harapannya, tidak ada penambahan terpapar Covid -19 di lingkungan pabrik. “Kami meminta untuk pengetatan maupun penyekatan terhadap seluruh karyawan sesuai ketentuan PPKM Darurat dengan ketat. Ini untuk pendisiplinan penerapan protokol Covid-19,” ungkap Hera.

Belum Bisa Tekan Mobilitas Warga

Aturan PPKM Darurat yang sudah berjalan 10 hari belum optimal. Nyatanya, mobilitas masyarakat masih tinggi. Pelanggarannya pun juga masih tinggi, mencapai ribuan.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto menyebut, selama operasi Amanusa 2 Progo 2021 yang berjalan sejak 3 Juli hingga kemarin, Polri dan tim gabungan TNI dan instansi pemerintah telah melakukan operasi terkait PPKM Darurat, di 25 titik penyekatan se-DIJ. Dari 11.417 kendaraan yang diperiksa, 3.752 diputarbalikkan karena tidak memenuhi syarat perjalanan.

“Selain izin tak lengkap, pengendara tak memiliki tujuan yang jelas atau bukan kepentingan urgent,” ungkap Yuliyanto kemarin (13/7). Sementara hasil temuan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di periode yang sama mencapai 2.742 orang.

Dalam operasi ini, pihaknya mengerahkan 500-an personel Polri, 100 personel TNI dan lebih 100 personel lainnya turut bergerak di lapangan. Jumlah titik penyekatan terbagi masing-masing enam lokasi di Polres Sleman dan Polres Kulonprogo. Dua lokasi oleh Polres Bantul, Polresta Jogja mengampu lima lokasi, Gunungkidul satu lokasi, dan Polda DIJ lima lokasi.

Adapun pelanggaran PPKM Darurat, kerap ditemukan di sektor non-esensial. Seperti toko kelontong, supermarket, tempat hiburan, warung makan atau kafe, dan lain-lain. Tercatat ada 650 kali penutupan sektor non-esenaial.

“Masyarakat yang dibubarkan sebanyak 481 kali. Kemudian juga dilakukan penyegelan sebanyak 39 kasus,” terangnya. Penyegelan juga dilakukan di beberapa panti pijat. Dia menilai, persentase penurunan mobilitas belum maksimal. Termasuk anjuran take away, dilarang makan di tempat masih kerap dilanggar. (inu/mel/laz)

Kulonprogo