RADAR JOGJA – Selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kulonprogo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menemukan masyarakat yang bandel melanggar peraturan. Mayoritas merupakan pemilik cafe dan warung makan. Petugas pun dibuat kucing-kucingan.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulonprogo Alif Romdhoni menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik cafe dan warung makan adalah masih melayani makan di tempat. Padahal sesuai dengan aturan PPKM Darurat kegiatan makan ditempat ditiadakan dan wajib dibungkus agar bisa dimakan di rumah masing-masing.

Dari hasil pengawasannya selama ini, ia banyak menemukan pemilik usaha yang melayani makan ditempat meski sudah ada himbauan berupa stiker larangan. Bahkan tak sedikit pula yang melakukan kucing-kucingan dengan petugas. “Saat petugas datang kegiatan makan atau minum di tempat bubar dan tidak dilakukan. Namun saat petugas tidak ada kegiatan tersebut kembali dilakukan, kebanyakan seperti itu,” ujar Alif, Minggu (11/7).

Untuk saat ini, lanjutnya, petugas masih memberikan sanksi berupa teguran dan membuat surat pernyataan agar siap menaati peraturan selama PPKM Darurat. Namun apabila sudah diberi teguran dan pernyataan dilanggar, maka pemilik usaha akan diberi tindakan tegas berupa penyitaan KTP hingga penutupan sementara.

Alif menegaskan bahwa sanksi tersebut diberikan sebagai upaya menertibkan masyarakat dalam upaya membatasi kegiatan masyarakat di tengah lonjakan kasus Covid-19. Sehingga harapannya penambahan kasus penularan bisa diminimalisir dan pandemi bisa segera berakhir.

Tercatat hingga Sabtu (10/9), Satpol PP Kulonprogo telah memberikan sebanyak 173 kali. Dari jumlah tersebut 135 teguran diantaranya diberikan kepada pemilik cafe dan warung makan.

“Untuk sanksi, sesuai regulasi tdak ada tindakan denda. Hanya administratif hingga penutupan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kulonprogo Sumiran mengatakan, pihaknya rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku selama pembatasan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya turut dibantu petugas gabungan TNI-POLRI hingga unsur pemerintahan. Pihaknya pun tak segan memberi teguran kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran. “Selama PPKM Darurat ini kami dibantu oleh petugas gabungan seperti TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kulonprogo kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sumiran. (inu/pra)

Kulonprogo