RADAR JOGJA  – Selama tiga hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo telah mengeluarkan 67 teguran. Pemberian teguran dikarena peraturan berkaitan pelaksanaan PPKM darurat.

Sekertaris Satpol PP Kulonprogo Hera Suwanto mengatakan, pada hari pertama (3/7) penerapan PPKM darurat pihaknya memberikan sepuluh teguran. Dua diantaranya diberikan di pasar tradisional, satu di kegiatan konstruksi, satu di pertokoan, tiga di rumah makan, satu di area olahraga, dan dua di obyek wisata.

Kemudian di hari kedua (4/7), pelanggaran banyak ditemukan di kafe serta rumah makan dengan jumlah 25 teguran. Lalu disusul teguran kepada pedagang kaki lima (PKL) sebanyak tiga teguran, pada kegiatan hajatan dua teguran dan kegiatan seni budaya satu teguran.

Sementara untuk hari ketiga (5/7), Hera menyatakan bahwa pihaknya kembali menemukan pelanggaran PPKM darurat di kafe dan rumah makan. Sehingga petugas terpaksa memberikan teguran kepada 22 pemilik kafe/rumah makan. Lebih dari itu, Satpol PP Kulonprogo juga memberikan teguran kepada di PKL dan penyelenggara hajatan di masing-masing dua titik.

“Sehingga total teguran yang diberikan kepada petugas selama tiga hari PPKM (3-5 Juli) berjumlah 67 teguran,” ujar Hera dalam laporannya, kemarin (6/7).

Terkait dengan dasar penegakan aturan itu, ia menjelaskan bahwa dasar penegakan berdasar pada empat pedoman. Yakni Perbup No.62 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No.44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada masa pandemi Covid 19.

Kemudian Perbup no.48 tahun 2020 tentang pedoman penanganan covid 19, lalu Inbup no 16 tahun 2021 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalianpenyebaran Corona Virus Disease 20 19 (Covid- 19). Serta Inbup no 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Kabupaten Kulon Progo untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Hera menambahkan, pada Senin (5/7) kemarin jajaran Satpol PP juga telah melakukan giat sosialisasi kepada para pedagang tentang aturan PPKM Darurat tersebut. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga menempelkan stiker tidak melayani makan ditempat pada beberapa warung makan.

“Kami juga menghimbau kepada semua pelaku usaha agar dapat menyesuaikan dan mematuhi setiap ketentuan PPKM Darurat sesuai dengan instruksi Bupati,” ucapnya.

Untuk diketahui, selama penerapan PPKM Darurat Bupati Kulonprogo Sutedjo juga melakukan penutupan Alun-Alun Wates. Ia menegaskan bahwa tidak ada boleh ada orang yang beraktifitas di ruang publik tersebut hingga 20 Juli 2021 mendatang .

Sebab, karena menurutnya alun-alun merupakan tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan. Baik itu kegiatan jualan kuliner, permainan anak-anak, olahraga dan lain sebagainya. Hal tersebut rawan untuk menimbulkan kerumunan.

“Sementara kami tutup dulu supaya tidak terjadi kerumunan massa. Sehingga kami minta tentu jangan berjualan atau ada kerumunan di sini (Alun-alun Wates). Kami berharap jangan sampai ada yang kena sanksi hukum,” ujar Sutedjo. (inu/bah)

Kulonprogo