RADAR JOGJA – Pelayanan publik di instansi di Kulonprogo dilakukan secara daring, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Disdukcapil Kulonprogo Aspiyah mengatakan, selama daring masyarakat dapat mengakses website lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id. Melalui laman tersebut masayarakat dapat melakukan permohonan kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) serta permohonan sinkronisasi data.
Sementara untuk permohonan akta kelahiran, akta kemarian bisa melalui program Aksi Kalurahan Ramah Adminduk (Akurad). ”Pemohon tinggal membawa berkas persyaratan ke kantor kalurahan atau mengirimkannya melalui pesan WhatsApp dan akan diuruskan oleh petugas,” terangnya kemarin (5/7).
Dijelaskan, pelayanan pengaduan data bisa ke nomor 0822 2614 5329, lalu pelayanan pendaftaran penduduk ke nomor 0813 1874 1505 dan pelayanan pencatatan sipil ke 0813 1874 1648. Penerapan layanan daring tersebut diberlakukan menyusul adanya kebijakan PPKM Darurat. Disdukcapil diwajibkan melakukan pelayanan publik dengan penerapan 50 persen work from home (WFH) dan 50 persen work from office (WFO).

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung seperti permohonan perekaman KTP elektronik, Aspiyah mengatakan bahwa hal tersebut akan dilayani di seluruh kantor kapanewon di Kulonprogo.
Ia pun meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke kantor kapanewon. Karena dipastikan petugas perekam KTP sudah menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Apabila sudah jadi, masyarakat bisa tidak perlu datang ke kantor. Karena dapat diantarkan petugas ke alamat pemohon dengan biaya sebesar Rp 10 ribu untuk jarak jauh dan dekat,” ujar Aspiyah. (inu/bah)

Kulonprogo