RADAR JOGJA – Masyarakat di sekitar Sungai Progo resah dengan penambangan yang terus terjadi. Tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), mereka mendatangi kantor gubernur DIJ di Kompleks Kepatihan, kemarin (24/6).

Mereka mengadu kepada Gubernur Hamengku Buwono X terkait aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Progo yang dilakukan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK). Salah seorang anggota PMKM Johnson Panorama menuturkan, mereka menyambangi kantor gubernur karena tuntutan warga terkait penolakan aktivitas tambang tak pernah digubris oleh pemerintah.

Padahal sikap penolakan telah digalakkan sejak 2020 lalu. Warga pun menuntut pemerintah agar dapat menghentikan segala bentuk eksploitasi alam yang ada di Kali Progo. “Kami minta izin tambang itu dicabut,” ujar sosok yang akrab disapa Sapoi itu.

Sapoi melanjutkan, aktivitas tambang menimbulkan berbagai macam kerugian. Terutama pada rusaknya lingkungan sekitar. Bahkan sebagian lahan masyarakat telah tergerus dan longsor. Dikarenakan ada sejumlah penambang yang tidak mengikuti aturan main yang ada.

Masyarakat juga dirugikan karena saat ini mereka kesulitan mencari air bersih. “Banyak warga yang sudah mengeluh sumurnya kering,” lanjut Sapoi.

Selain itu, warga menduga adanya maladministrasi dalam proses pembuatan permohonan izin tambang. Sebab, tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebelum kegiatan pertambangan dilakukan.

Kali Progo, lanjut dia, juga menjadi satu dari beberapa sumber air bersih terbesar di DIJ. Sungai ini dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak, seperti pengarian irigasi dan ketersediaan air bersih. Keberadaannya pun perlu dijaga serta dilestarikan.

Sekjen Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Janoko Jogja Fajar Kurnia Adi yang turut mendampingi warga mengungkapkan, audensi fokus untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat soal aktivtias tambang di Kali Progo. “Walaupun ada izin pertambangan, pada praktiknya merugikan masyarakat, baik dari letak geografis, pelestarian lingkungan, dan sebagainya,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya segera menyerahkan bukti-bukti kerusakan lingkungan di Sungai Progo sebagai bahan pertimbangan gubernur untuk menelurkan kebijakan selanjutnya. “Kami juga sudah pikirkan untuk menyiapkan gugatan ke PTUN,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Asisten Sekretariat Daerah DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi mengungkapkan, PT CMK memang telah mengantongi legalitas perizinan untuk menambang. Namun jika ada warga yang keberatan terkait terbitnya izin itu, dipersilakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Secara formal itu sudah ada izinnya. Jika keberatan terhadap perizinan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, masyarakat silakan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya.

Selain itu, jika warga menemui adanya kegiatan tambang yang melanggar aturan, dapat mengumpulkan bukti-bukti untuk disampaikan kepada Pemprov DIJ. Misalnya jika para penambang itu menggunakan alat berat yang tidak sesuai ketentuan. “Tolong bukti itu diberikan kepada kami untuk melakukan pengawasan lebih ketat,” jelasnya. (kur/laz)

Kulonprogo