RADAR JOGJA- Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (PPDB) di Kulonprogo masih menemui kendala. Hasil dari pantauan Komisi IV DPRD Kulonprogo, salah satu permasalahan yang cukup mengganggu adalah padamnya arus listrik.

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Istana menyampaikan hingga hari kedua pelaksanaan PPDB di Kulonprogo menurutnya sudah berjalan cukup lancar. Hampir di beberapa sekolah belum ditemukan kendala serius dari calon siswa maupun orang tua.

Namun demikian, Istana mengaku masih menemui kendala teknis berupa tidak stabilnya listrik atau seringnya mati lampu. Kondisi tersebut menurutnya cukup mengganggu bagi parapanitia pelaksana penerimaan siswa baru.

“Dari tahapan persiapan sampai hari kedua PPBD semuanya berjalan lancar. Hanya saja ada kendala teknis karena listrik di kulonprogo ini tidak stabil, dan itu mengganggu. Tetapi hal itu bisa diatasi dan bisa berjalan lancar kembali,” ujarnya, Rabu (23/6).

Terkait dengan pelaksanaan PPBD jenjang SMP di Kulonprogo. Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pengetahuan orang tua maupun siswa terhadap penerimaan siswa baru dengan model online tersebut sudah cukup bagus.

Alur maupun tata cara pendaftaran, serta penerapan sistem zonasi pun bisa dipahami masing-masing peserta didik dan orang tuanya. Kuota di sekolah-sekolah negeri yang melaksanakan PPDB pun sudah hampir terpenuhi.

“Saat ini pengetahuan orangtua semakin baik terhadap PPDB online, sehingga hampir semua sekolah 70-80 persen kuota kelas dari masing-masing SMP sudah terisi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Arif Prastowo menyampaikan untuk jenjang SMP sendiri terbagi menjadi dua PPDB yaitu PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan PPDB Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi serta Perpindahan Orang Tua.

Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus dengan kuota paling banyak 20 persen.

Sementara Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak sebesar 20 persen, lalu Jalur Perpindahan Orang Tua dengan kuota paling banyak sebesar 5 persen, kemudian untuk jalur zonasi sendiri minimal 5 persen.

“Untuk SD ke SMP kami minta orang tua atau siswa yang bersangkutan untuk memantau sendiri secara langsung, dan standby terkait perkembangan nilai atau posisinya. Jangan sampai nantinya tidak diterima karena tidak memantau posisinya,” katanya. (inu/sky)

Kulonprogo