RADAR JOGJA- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo mencatat sudah ada dua perusahaan yang mengajukan keringanan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2021 ini. Penyebabnya tak lain karena terdampak pandemi Covid-19 secara finansial.

Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi mengatakan dua perusahaan telah mengajukan keringanan pembayaran THR tersebut bergerak di bidang kesehatan dan industri pembuatan briket arang.

Dimana dua perusahaan tersebut secara resmi mengisi formulir terkait ketidakmampuan membayar THR secara penuh karena mengaku sangat terdampak dengan situasi pandemi Covid-19. Sehingga belum bisa menjanjikan pembayaran THR sesuai dengan peraturan pemerintah yakni satu kali upah.

“Dari 24 perusahaan di Kulonprogo sudah ada dua perusahaan yang mengisi form 2 (ketidakmampuan membayar THR secara penuh). Nanti apakah akan dibayarkan 50 atau 75 persen itu yang masih terus kami awasi,” ujarnya, Senin (26/4).

Nur menuturkan terkait dengan ketidakmampuan perusahaan dalam pembayaran THR secara penuh karena situasi pandemi.

Perusahaan diwajibkan berdialog dengan pekerja. Serta memberikan laporan secara transparan tentang kondisi perusahaannya.

Kemudian untuk kewajiban pembayaran THR, perusahaan harus membayarkannya paling lambat seminggu sebelum hari raya. Lebih dari itu, maka perusahaan dinyatakan tidak memberikan THR dan akan ada tindakan dari badan pengawas perusahaan.

“Bagi perusahaan yang tidak mampu, maka pengusaha mampu wajib berdialog kepada buruh secara kekeluargaan. Dengan syarat dibayarkan sebelum hari raya dan perusahaan harus membuktikan ketidakmampuannya secara transparan,” katanya.

Sementara Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kulonprogo, Taufik Riko K.A menyampaikan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha atau perusahaan kepada buruh. Namun demikian diakuinya situasi pandemi memang sangat berdampak pada finansial perusahaan.

Untuk itu, Taufik berharap agar pengusaha bisa terbuka dengan para pekerja terkait dengan kondisi keuangan perusahaannya. Sehingga harapannya pekerja bisa memaklumi apabila THR belum bisa dibayarkan secara penuh.

“Apabila betul betul tidak bisa membayarkan THR-nya maka harus dibuktikan dengan laporan keuangan dan disampaikan kepada pekerja,” ujarnya.

Sebagai informasi, terkait dengan kemungkinan THR tidak dibayarkan kepada para pekerja di tahun 2021 ini. Disnakertrans Kulonprogo juga telah mendirikan posko aduan yang tersedia secara offline maupun online. (inu/sky)

Kulonprogo