RADAR JOGJA- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kulonprogo di tahun 2020 lalu mencapai Rp. 141, 79 miliar. Kalangan legislatif mendorong agar pemerintah setempat bisa melakukan penyusunan dan pembahasan APBD Perubahan 2021 dilakukan lebih dini.

Sehingga harapannya anggaran tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang terdampak refocusing.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo, Hamam Cahyadi mengatakan berharap agar pembahasan terkait dengan alokasi SILPA bisa dibahas oleh pimpinan DPRD dan badan musyawarah (bamus) mulai bulan Mei mendatang.

Tidak perlu menunggu bulan Juni atau sampai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) masuk.

“Kami minta agar satu bulan lebih cepat karena menyangkut kepentingan masyarakat Kulonprogo dan pembangunan di 2021 supaya berjalan baik,” katanya, Jumat (23/4).

Hamam menjelaskan, pada laporan Pertanggung Jawaban APBD 2020 Pemerintah Kulonprogo diketahui ada kelebihan pendapatan dan efisiensi belanja. Sehingga menyebabkan SILPA 2020 cukup tinggi yakni Rp141,79 miliar.

Lebihnya anggaran SILPA ini, lanjut Hamam, dikarenakan adanya pendapatan daerah yang tidak terprediksi. Sehingga menurutnya kondisi tersebut harus menjadi kajian penting instansi terkait untuk memetakan potensi-potensi pajak daerah serta observasi terhadap transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

“Kami lihat ada pembayaran BPHTB yang signifikan dan tidak terbayangkan oleh Pemkab Kulonprogo. Ini berita bagus, tapi capaian perencanaan target pendapatan sangat tinggi. Sehingga perlu perhatian serius pemerintah dalam perencanaan pendapatan terutama pajak daerah,” katanya.

Sementa itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kulonprogo, Sendy Yulistya Prihandini mengatakan dengan adanya realisasi SILPA q2020 sebesar Rp141,79 miliar.

Kondisi tersebut menurutnya sangat merugikan masyarakat karena menandakan bahwa pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Padahal masyarakat membayar pajak setiap saat.

“Terkait hal diatas, kami minta pemkab transparan menyajikan secara rinci berapa nilai Silpa efisiensi, dan berapa nilai Silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek. Hal ini dirasa penting untuk masyarakat agar mengetahui,” katanya. (inu/sky)

Kulonprogo