RADAR JOGJA- Menyusul aturan pemerintah pusat tentang larangan mudik lebaran ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Pemkab Kulonprogo akan mengadakan program Gayeng Regeng Blonjo Bareng (GRBB) di luar daerah sebagai upaya mengobati kangen kampung halaman bagi masyarakat yang merantau.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo berharap agar masyarakat Kulonprogo yang pergi merantau ke luar daerah untuk bisa menaati peraturan pemerintah terkait dengan larangan mudik. Sehingga harapannya tradisi pulang ke kampung halaman bisa ditunda terlebih dahulu guna mencegah penularan virus Covid-19.

Namun agar masyarakat Kulonprogo yang yang berada di perantauan bisa tetap merasakan nuansa kampung halaman. Sutedjo menyatakan pihaknya melalui Badan Koordinasi (Bakor) Paguyuban Kulon Progo (PKP) akan mengadakan program Gayeng Regeng Blonjo Bareng (GRBB) di daerah tujuan merantau. Diantaranya wilayah Jabodetabek.

Dengan program tersebut, masyarakat yang berada di perantauan nantinya bisa membeli produk-produk khas kampung halamannya. Sehingga harapannya bisa menjadi obat rindu karena tidak bisa mudik. Selain itu, dengan membeli produk di GRBB para perantau juga membantu pelaku UMKM di Kulonprogo.

“Di Jabotabek kami akan mengadakan GRBB sebagai tombo kangen karena tidak mudik ke kampung halaman. Dari program ini perantau bisa tetap belanja produk-produk Kulonprogo di perantauan,” ujarnya, Kamis (22/4).

Sementara apabila ingin berpergian ke Kulonprogo, perantau diharapkan bisa datang dengan kondisi sehat. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan bebas Covid-19. Adapun diantaranya dengan hasil negatif dari rapid test, rapid antigen, genose atau swab tes.

Sutedjo memastikan bahwa pihaknya juga akan melakukan pengawasan di perbatasan wilayah hingga tingkat kalurahan. Sehingga apabila ada temuan perantau yang tidak membawa bukti tes maka akan diberi tindakan.

“Tentu kalau tidak bawa itu (bukti negatif Covid-19) ya tidak usah berpergian. Kalau terlanjur diwajibkan karantina dulu,” ujarnya.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana menyatakan pengawasan di perbatasan wilayah akan dilakukan dengan pendirian posko. Pihaknya akan berkerjasama dengan berbagai unsur dalam upaya mengawasi pemudik yang masuk ke Kulonprogo saat musim mudik lebaran nantinya.

Pendirian posko di perbatasan Kulonprogo kemungkinan akan mulai dilakukan gugus tugas tujuh hari sebelum dan setelah lebaran. Pihaknya akan bekerjasama dengan TNI, Polri dan Dinas Perhubungan untuk pengawasan posko perbatasan itu.

“Sumber daya manusia di Dishub Kabupaten Kulonprogo memang kami akui sangat terbatas. Sehingga kami akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk penjagaan di wilayah perbatasan ini,” katanya. (inu/sky)

Kulonprogo