RADAR JOGJA – Petugas gabungan dari berbagai unsur melakukan penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir ilegal di sepanjang aliran Kali Progo, Selasa (6/4). Petugas juga memasang tanda larangan di beberapa lokasi penambangan.
Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIJ Ibnu Muhammad menyampaikan, dalam kegiatan itu pihaknya melibatkan unsur TNI, Polri dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Dalam penertiban para petugas menyasar lokasi penambangan di wilayah Kalurahan Banaran, Galur, Kulonprogo. Dari hasil kegiatan itu, petugas gabungan tidak menemukan penambang ilegal.

Meski tidak ada temuan penambang ilegal, Ibnu dan jajarannya telah memasang tanda larangan dan ancaman sanksi. Sehingga harapannya aktivitas pertambangan pasir ilegal di wilayah tersebut bisa dihentikan.
“Hari ini (kemarin, Red) kami lakukan pengawasan dan penertiban penambang ilegal tidak berizin. Kami juga pasang tanda larangan aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ibnu di sela kegiatan.
Apabila ada temuan penambang tidak berizin, lanjut Ibnu, maka sanksi berat akan menanti. Yakni dengan berupa peringatan kepada perusahaan dan penyitaan alat-alat pertambangan.
Terkait penerbitan izin pertambangan, Ibnu menyampaikan saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Penambangan. Sehingga perizinan tentang tambang kini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami lakukan pengawasan terhadap penambangan yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi. Karena mereka juga wajib melakukan reklamasi untuk mencegah kerusakan lingkungan,” katanya.
Hadir dalam kegiatan ini, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Bambang Sumadio yang menerangkan kegiatan ini juga untuk melihat penerapan izin yang dimiliki perusahaan tambang. Karena apabila sudah memiliki izin para pengusaha tambang harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Salah satunya adalah penggunaan alat untuk pertambangan. “Kami pantau dan awasi terkait penggunaan alatnya. Benar tidak alat yang dipakai sesuai jumlahnya. Kemudian kalau ada yang belum mengantongi izin juga harus mengurus,” katanya. (inu/laz)

Kulonprogo