RADAR JOGJA- Legislatif di Kulonprogo menyoroti kurang tertibnya kalangan pengusaha terhadap kepengurusan izin pendirian usaha. Salah satunya adalah temuan toko jejaring yang belum melengkapi izin namun sudah beroperasi di wilayah kapanewon Temon.

Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto mengatakan, pihaknya belum lama ini menerima laporan dari masyarakat tentang adanya usaha yang tidak taat terhadap izin penerbitan usaha. Yakni sebuah toko jejaring yang  berada di wilayah Kalurahan Jangkaran, Kapanewon Temon, Kulonprogo.

Dari aduan masyarakat tersebut, pihaknya menerima laporan bahwa toko jejaring di wilayah itu sudah beroperasi namun kepungurusan izin ternyata belum dilengkapi. Sehingga hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.

” Hari Selasa (30/3), kami bersama ketua dewan dan sejumlah ketua fraksi menerima audiensi berkaitan dengan perizinan juga. Yakni di wilayah Jangkaran tentang toko yang mirip dengan toko jejaring. Dan kami konfirmasi ke OPD terkait ternyata izin formalnya belum keluar,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kulonprogo harapannya bisa lebih taat terhadap aturan. Khususnya terkait dengan setiap tahapan pengajuan izin sebelum usahanya beroperasi. Sehingga kemudian tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Juga kemudian tidak melanggar aturan yang sudah kami tetapkan bersama Bupati. Mengingat sudah ada Perda dan Perbup serta undang-undang yang menaungi investasi,” katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Priyo Santoso juga menyorot kehadiran toko jejaring berlabel Tomira. Sebab, dalam pelaksanaannya banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat untuk usaha tersebut.

Beberapa masalah diantaranya yakni jarak toko modern yang terlalu dekat dengan pasar tradisional. Kemudian ketersediaan produk lokal di gerai toko modern juga sangat minim.

Priyo menjelaskan bahwa dalam Perda Nomor 11 tahun 2011, Tomira sedikitnya harus menyediakan 20 persen produk lokal. Namun dari hasil pantauannya mayoritas toko jejaring di Kulonprogo hanya menyediakan kurang dari lima persen produk lokal.

“Kenyataannya jangankan 20 persen. Lima persen saja belum tentu ada,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kulon Progo, Iffah Mufidati menyampaikan selama 2020 lalu setidaknya ada 13 toko jejaring yang mengajukan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Namun hanya sembilan yang dinyatakan memenuhi syarat. Empat sisanya mendapat pembinaan karena pengajuannya dinilai kurang sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011.

Iffah menjelaskan, salah satu syarat penerbitan SIUP adalah mempertimbangkan jarak lokasi toko jejaring dengan pasar tradisional sejauh 1.000 meter.

Dimana dari 13 titik lokasi yang diajukan hanya sembilan yang memenuhi syarat, “Dari tiga belas empat sisanya tidak sampai 1.000 meter. Sehingga SIUP tidak diterbitkan,” katanya. (inu/sky)

Kulonprogo