RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Hal tersebut sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sering diabaikan.

Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana menyampaikan bahwa satgas itu terbentuk dari beberapa unsur diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta sejumlah relawan.

Fajar menyatakan bahwa sejak dibentuknya Perda KTR sebagai produk hukum pada 2014 lalu. Diakui penerapannya memang belum terlalu efektif. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tahu peraturan tersebut dan temuan pelanggaran KTR yang cukup banyak.

Namun demikian, Fajar menegaskan bahwa dibentuknya satgas ini bukan sebagai upaya pemerintah untuk melarang masyarakat merokok. Tetapi lebih bagaimana memberikan pemahaman tentang adanya kawasan yang dilarang dan diperuntukkan untuk merokok di wilayah Kulonprogo.

“Melalui satgas ini kami berharap masyarakat tahu tentang Perda KTR. Sehingga mereka paham kawasan mana saja yang diperuntukkan dan dilarang untuk merokok di ruang publik,” ujar Fajar disela peresmian Satgas KTR, Rabu (24/2).

Fajar menjelaskan bahwa sesuai Perda KTR untuk tempat seperti masjid, sekolah, serta fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah lokasi yang dilarang sebagai kawasan untuk merokok. Sementara di perkantoran diharapkan ada kawasan khusus merokok yang berada di tempat terbuka dan tidak menjadi satu dengan bangunan kantor.

Adapun sanksi bagi pelanggar, Fajar menyatakan bahwa pelanggar akan dilakukan penyitaan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya. Selanjutnya akan diberikan hukuman yang diharapkan dapat memberi efek jera. “Nanti akan ada sanksi yang membuat para pelanggar jera,” tegas Fajar.

Sementara Koordinator Satgas Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang KTR, Baning Rahayujati mengatakan bahwa pada hari pertama dibentuk satgas akan menyasar sejumlah perkantoran dinas. Para pelanggar akan diminta dokumennya dan diminta sidang di Kantor Satpol PP Kulonprogo sepekan kemudian.

“Untuk sanksinya seperti apa kami serahkan kepada masing-masing pimpinan OPD. Namum penegakan kali ini tetap mengedapankan sikap humanity dan persuasif,” ungkap Baning. (inu/bah)

Kulonprogo