RADAR JOGJA – Selama 2020 lalu, angka pengangguran terbuka di Kulonprogo mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen. Menjadi 3,71 persen. Situasi pandemi dan ketidaksesuaian lowongan terhadap minat pencari kerja disebut sebagai penyebabnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo Nur Wahyudi menyampaikan, angka pengangguran di tahun 2019 lalu adalah sebesar 1,8 persen atau sebanyak 4.614 orang. “Namun di tahun lalu meningkat menjadi 3,71 persen atau setara dengan 10.500 orang,” ungkapnya Minggu (21/2).

Dia menyebut, situasi pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab utama naiknya angka pengangguran terbuka di Kulonprogo. Sebab, banyak perusahaan terdampak dari sisi pesanan produk yang kemudian berpengaruh terhadap kebutuhan pekerja.

Bahkan, lanjut Nur, adanya dampak dari pandemi juga memaksa sebagian perusahaan menerapkan kebijakan shifting, merumahkan pekerja hingga Pemutusan Hak Kerja (PHK). Total ada sebanyak 46 pekerja di Kulonprogo yang menerima PHK.

Namun demikian, di awal 2021 ini Nur mengklaim, kondisi perusahaan sudah berangsur pulih. Banyak dari perusahaan di Kulonprogo yang mulai kembali memberlakukan jam kerja normal bagi para pekerjanya. “Pandemi memang sangat berpengaruh terhadap terhadap jumlah pengangguran terbuka di Kulonprogo, selain itu banyak juga perusahaan yang mengurangi jam dan jumlah karyawannya. Namun di tahun 2021 kami lihat sudah mulai normal kembali,” ujar Nur.

Selain karena kondisi pandemi, Nur menyebut ketidaksesuaian lowongan yang tersedia dengan minat para pencari kerja di Kulonprogo juga mendorong jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, kurang cocoknya kompetensi pelamar dengan ketersediaan lowongan juga menjadi penambah.

Nur menyatakan hingga 2020 setidaknya ada sebanyak 5.000 lowongan kerja yang tersedia. Namun dari jumlah tersebut hanya ada sekitar 3.000 saja yang terisi. Ia mengklaim sudah mensosialisasikan terkait ketersediaan lowongan kerja itu.”Artinya masih ada sekitar 2.000 posisi yang tidak terisi. Dari sisi kompetensi, minat dari pencari kerja pekerja di Kulonprogo itu memang lebih berminat bekerja di Kulonprogo,” sebut Nur.

Sebelumnya, Disnakertrans Kulonprogo juga mencatat ada sebanyak 2.595 pekerja yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Jumlah tersebut kemungkinan bisa lebih banyak dikarenakan belum adanya pendataan semua pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans Kulonprogo, Arbingah Kartiningrum menyampaikan bahwa hingga Februari 2021 ini hanya sebanyak 12.965 pekerja yang sudah mendapat perlindungan dari BPJS. Sementara untuk jumlah pekerja di Kulonprogo sendiri ada sebanyak 15.560 pekerja.”Pekerja Kulonprogo yang belum mendapatkan perlindungan pekerja memang ada, yakni sebanyak 2.595 orang dan yang terdaftar perlindungan ada sebanyak 12.965 orang,” ujarnya. (inu/pra)

Kulonprogo