RADAR JOGJA – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo mencatat ada sebanyak 2.595 pekerja yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Jumlah tersebut kemungkinan bisa lebih banyak dikarenakan belum adanya pendataan semua pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans Kulonprogo, Arbingah Kartiningrum menyampaikan bahwa hingga Februari 2021 ini sudah ada sebanyak 12.965 pekerja yang sudah mendapat perlindungan dari BPJS. Adapun rinciannya, sebanyak 10.758 merupakan pekerja penerima upah (PU) dan 2.207 sisanya adalah pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal. ”Jumlah pekerja di Kulonprogo sendiri Disnakertrans mencatat ada sebanyak 15.560 pekerja,” jelasnya Selasa (16/2).

Ningrum sapaan akrab Arbingah menjelaskan, jika dihitung dari seluruh jumlah pekerja di Kulonprogo masih ada sebanyak 2.595 pekerja yang belum mendapat perlindungan. Jumlah tersebut bisa lebih banyak karena dimungkinkan masih banyak pekerja atau perusahaan yang belum melaporkan.

Dari hasil pendataan Disnakertrans, lanjut Ningrum, sebagian besar perusahaan di Kulonprogo juga hanya mengikutsertakan perlindungan di beberapa tahapan. Yakni perlindungan jaminan kecelakaan dan kematian saja. ”Perusahaan di Kulonprogo yang belum mendaftarkan perlindungan pekerja memang ada. Namun yang sudah terdaftar perlindungan BPJS ada sebanyak 12.965 orang,” ujar Ningrum.

Sementara terkait dengan dampak pandemi bagi pekerja, kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya menerima sebanyak 46 laporan pekerja yang mendapat pemutusan hak kerja (PHK). Ia menyebut jumlah itu terbilang masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada di Kulonprogo.

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa saat awal masa pandemi sebagian perusahaan di Kulonprogo memang sempat melakukan efisiensi bagi pekerja karena efek pandemi. Diantaranya dengan cara merumahkan dan mengurangi jam kerja karyawan.

“Awal-awal pandemi saat itu memang banyak perusahaan yang merumahkan dan memberlakukan shifting bagi karyawan. Namun di akhir 2020 lalu kondisinya sudah mulai normal kembali,” ungkapnya. (inu/bah)

Kulonprogo